Suara.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berkomitmen mewujudkan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) berkeselamatan. Untuknya dilakukan sejumlah langkah dan inovasi guna merealisasikannya. Beberapa persiapan sudah dilaksanakan menjelang pelaksanaan kegiatan angkutan Nataru 2023/2024.
"Di antaranya berupa analisa dan evaluasi angkutan Nataru 2022/2023, penyusunan rencana operasi, survei potensi pergerakan mobilitas, peninjauan lapangan, rapat koordinasi serta penyusunan surat dukungan Nataru ke Stakeholder terkait," jelas Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani di Jakarta, Jumat (8/12).
Kesiapan lainnya yang saat ini masih dalam progres pelaksanaan menurut Ahmad Yani, berupa pengecekan kesiapan prasarana terminal dan pelabuhan penyeberangan, ramp check angkutan jalan, sarana dan prasarana penyeberangan, serta penyiapan rest area di UPPKB.
Dari sisi kesiapan Sarana dan Prasarana bidang Angkutan Jalan, terdapat 46.686 unit bus yang terdiri dari 13.752 Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP),16.120 unit Angkutan pariwisata, 8.933 unit Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan sewa sebanyak 7.881 unit, yang akan digunakan selama penyelenggaraan Angkutan Nataru.
"Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga dalam penyelenggaraan angkutan Nataru demi menciptakan angkutan yang selamat, aman, tertib, lancar dan sehat," tutur Ahmad Yani.
Salah satu bentuk hasil koordinasi yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga dalam Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik Dan Arus Balik Angkutan Nataru.
Menurutnya, bersama dengan stakeholder terkait, Ditjen Hubdat juga membangun posko monitoring dan pelayanan serta menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang portabel, juga menyediakan peralatan berat di lokasi rawan longsor berkerja sama dengan Ditjen Bina Marga.
Ahmad Yani menegaskan bahwa moda transportasi jalan menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Nataru, kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol dan non tol, sosialisasi keselamatan, koordinasi pengendalian pasar tumpah, dan pemanfaatan 84 lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat, merupakan langkah konkret dalam penyelenggaraan Nataru.
Salah satu upaya untuk meningkatan keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum, Ditjen Hubdat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Satuan Pelayanan Terminal melakukan Ramp check kendaraan angkutan umum yang akan diberangkatan dari terminal dan mengimbau kepada operator angkutan umum untuk memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan melengkapi dokumen administrasi.
Selain itu, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam hal ini BPTD dan stakeholder lainnya terkait dengan persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan membahas langkah-langkah antisipasi khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan, khususnya kapal operasi dengan melakukan ramp check pada seluruh wilayah kerja BPTD dan adanya cuaca ekstrem yang akan terjadi pada akhir tahun.
"Ditjen Hubdat telah melakukan ramp check kesiapan sarana (kapal) dan prasarana (pelabuhan) melalui 34 unit kerja dilingkungan Ditjen Hubdat yaitu 33 BPTD dan satu KSOPP dengan capaian ramp check kapal sebanyak 447 unit kapal dari 475 unit kapal atau sebesar 94%," imbuh Ahmad Yani.
Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan
Untuk mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi pada masa libur Nataru, Ditjen Hubdat memberlakukan manajemen lalu lintas jalan dan penyeberangan.
"Sistem manajemen lalu lintas dilakukan skema-skema cara bertindak melalui skema Normal (Hijau), Padat (Kuning) dan Sangat Padat (Merah) dengan menyesuaikan jumlah kapal operasi dan kapasitas angkut kapal dengan jumlah reservasi tiket online atau berdasarkan monitoring Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) kendaraan yang akan menuju pelabuhan dengan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Badan Usaha Jalan tol (BUJT) serta stakeholder terkait lainnya," ujar Ahmad Yani.
Selanjutnya, dalam menghadapi situasi darurat atau cuaca ekstrem di penyeberangan, telah dilakukan rapat koordinasi dan mengimbau terkait Potensi Cuaca Ekstrem kepada para Kepala BPTD, KSOPP, Korsatpel, Syahbandar dan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Operator Kapal dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan agar dapat melakukan hal sesuai tugas dan fungsinya demi menjamin keselamatan.
TERPOPULER
