Bicara di Depan Capres-Cawapres, Nawawi Minta Presiden Berikutnya Selektif Pilih Pimpinan KPK

Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta kepada ketiga capres-cawapres yang nantinya terpilih untuk selektif memilih pimpinan KPK.

Presiden terpilih nantinya, dalam menyetujuhi pimpinan KPK juga diharapkan mendengarkan catatan kritis dari kelompok masyarakat.

Hal itu disampaikan Nawawi dihadapan ketiga pasangan capres-cawapres saat agenda Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintigritas (Paku Integritas).

"Kami minta agar presiden berkomitmen memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon, termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," kata Nawawi.

Menurut Nawawi, kualitas pimpinan KPK sangat ditentukan oleh peranan Presiden.

"Presiden memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan dalam kandidat calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke depannya," katanya.

Kemudian terkait dengan koordinasi dan supervisi KPK, Nawawi menyebut masih belum berjalan dengan maksimal.

"Ingin kami sampaikan pada forum ini kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPK sebagai koordinator dan supervisor penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

"Meskipun telah memiliki kebijakan, aturan, regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut," sambungnya.

Selain itu komunikasi KPK dengan aparat penegak hukumnya lainnya juga dimintakan kepada presiden terpilih untuk memfasilitasinya.

"Komunikasi yang lebih efektif antara KPK dengan Kejaksaan RI, Polri, termasuk dengan TNI harusnya dapat difasilitasi oleh presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Untuk diketahui Paku Integritas KPK diikuti oleh tiga paslon, Anies Baswedan-Muhaimin Iksandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada agenda ini ketiga paslon mendapatkan pemaparan dari KPK soal kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelahnya mereka diminta untuk memaparkan gagasan dan strateginya terkait pemberantasan korupsi.