Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal bantuan sosial (bansos) beras milik Perum Bulog berstiker pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
Dia mengatakan, bahwa tidak ada satupun bansos yang digunakan oleh salah satu paslon Pilpres 2024.
“Kalau bansos semuanya program pemerintah. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada,” kata Airlangga di Bekasi, Kamis (25/1/2024) malam.
Baca Juga:
- Mengingat Lagi Saat Megawati Kritik Anies Gegara Formula E hingga Sebut Jakarta Amburadul
- Desak Anies di Yogya Tercoreng Gegara Sosok Satu Ini, Najwa Shihab Sampai Ikut Terseret
- Hotman Paris Sebut Gibran Punya Nyali: Ini Sama Saja Seperti Anak Medan
Sebelumnya, sebuah foto menampilkan beras Bulog ditempeli stiker paslon nomor 2 viral di akun media sosial X.
Diketahui, beras Bulog yang kemasannya ditempeli stiker paslon nomor 2 merupakan beras program Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan isu dugaan politisasi beras bansos itu harus segera diselidiki.
"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata wapres.
"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.
Baca Juga: Hawa Politik Indonesia Sedang Panas, Airlangga Hartarto: Kuatkan GIBRAN di Tiap Majelis
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.
Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.
Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.
"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.
Kontributor : Mae Harsa
