Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan, Begini Kata KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons skor corupption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) periode 2023 yang jalan ditempat atau stagnan.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII), IPK Indonesia pada 2023 menorehkan skor 34, dan angkanya masih sama dengan periode 2022. Perolehan skor tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke 115 dari 180 negara.

"Indonesia meraih skor 34, atau stagnan dengan raihan tahun lalu. Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat keterangannya yang dikutip Suara.com, Rabu (31/1/2024).

Ali menegaskan pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen. Penguatan regulasi mendesak demi menguatkan kelembagaan ataupun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif, dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN," kata Ali.

Selain itu, disebutkan Ali, komitmen seluruh institusi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan dan persepsi positif dari publik sebagai pengguna layanan.

"KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi secara intensif terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menutup celah-celah kerawanan terjadinya korupsi dengan instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP)," ujarnya.

Kemudian KPK juga dikatakan, melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) melakukan pengukuran sekaligus rekomendasi akselerasi pencegahan korupsi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Temuan-temuan pada pengukuran MCP dan SPI itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan akselerasi perbaikan pemberantasan korupsi ke depannya," kata Ali.

"Tentu tidak mudah, karena bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk para pelaku usaha sebagai partner pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dimana juga harus menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas," sambungnya.

Sebelumnya, Deputi Sekretaris Jenderal TII, Wawan Suyatmiko menyebut skor IPK Indonesia pada 2023 menunjukkan kondisi stagnan.

"CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini 34/100 sama dengan skor CPI pada 2022," kata Wawan.

Skor IPK tersebut dinilai Wawan, menunjukkan respons terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat. Disebutnya juga akan terus memburuk, karena minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.

"Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan," terang Wawan.

TTI mendesak agar pemerintah dan seluruh elemennya menjamin kualitas demokrasi berjalan sesuai harapan warga negara, yang berorientasi pada pemberantasan korupsi yang berdampak pada kesejahteraan dan keadilan sosial.