Suara.com - Pj Gubernur Banten, Al Muktabar dituding cawe-cawe alias ikut terlibat dalam pemilihan Pilpres 2024 mendatang. Tudingan tersebut muncul usai akun Instagram resmi Pemprov Banten mengunggah foto Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 27 Januari lalu.
Bukan foto biasa, Pj Gubernur Banten dianggap cawe-cawe lantaran dalam foto Moeldo tersebut disertakan tulisan "PRESIDEN PUNYA HAK POLITIK ACUANNYA UNDANG-UNDANG PEMILU,"
Sontak, unggahan itu pun menjadi sorotan masyarakat, lantaran video yang diunggah tersebut berbau politis hingga berujung pada pelaporan ke Bawaslu Banten lantaran diduga terdapat pelanggaran netralitas ASN.
Unggahan tersebut juga mengundang protes publik. Banyak netizen yang menganggap hal tersebut seolah menandakan Pj Gubernur Banten mulai cawe-cawe.
"Baru mau nanya...Owh Jadi Plt Gubernur juga mau Cawe Cawe mereun (mungkin-red)...," tulis @ari*****ad mengomentari unggahan berbau politik itu.
"Artinya Pemprov Banten mau cawe2 juga??? (emoji tertawa)," kata @jur***.****en ikut berkomentar.
"Mau cawe-cawe nih? Padahal banyak urusan masyarakat yang harus segera diselesaikan," timpal @san********si.
Bahkan ada juga netizen yang mengganggap unggahan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemprov Banten sama sekali.
"Trus hubungannya dengan pemprov Banten apa min?," tanya @_**oy. "Hapus min... gak relate sm akun Pemprov Banten.," ujar @za****_****ia.
Tanggapan Pj Gubernur Banten
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar membantah unggahan tersebut memiliki makna keberpihakan Pemprov Banten terhadap salah satu paslon dalam Pilpres 2024.
"Bukan (berpihak), kita nilai sesuatu dari sisi positif," kata Al Muktabar, Jumat (2/2/2024).
Ia beralasan, konten yang diunggah di akun resmi Pemprov Banten tersebut hanya sekedar untuk menyebarluaskan informasi secara cepat dan luas tanpa ada unsur politis.
Karenanya, Al Muktabar pun meminta kepada seluruh masyarakat melihat sisi positif dari unggahan tersebut karena berisi informasi yang harus diketahui oleh publik.
"Ini sebuah teknologi, itu sebuah alur sistem informasi, maka kita harus tanggapi arif dan bijaksana. Akses platform kan yang saya juga singgung, hampir tidak bisa kita berdiri sendiri. Jadi akses informasi itu terbuka luas," terangnya.
Saat dikonfirmasi soal hal tersebut mungkin saja jadi upaya cari muka Pemprov Banten kepada Presiden Jokowi, Al Muktabar menegaskan tak mempunyai niat seperti itu.
