REGIONAL:
Suara.com - Gelombang gerakan akademisi mengkritik Presiden Joko Widodo jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024 semkain besar. Terbaru, di Jawa Barat, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung keluarkan petisi Bumi Siliwangi.
Ada lima poin penting yang disampaikan oleh civitas akademika UPI Bandung, terutama soal cawe-cawe dan abuse of power pemerintah di Pemilu 2024.
Pada poin pertama, civitas akademi UPI Bandung mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut pernyataannya yang berpihak dan terlibat dalam kampanye Pilpres 2024.
Menurut Guru Besar Ilmu Politik UPI Cecep Darmawan, petisi ini dibuat dan dibacakan ke ruang publik sebagai sikap peduli UPI melihat kondisi bangsa dan negara jelang Pemilu 2024.
Menurut Cecep, terjadi banyak pelanggaran etika di kontentasi Pemilu dan Pilpres 2024. Hal ini menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini.
"Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," jelasnya.
Civitas akademika UPI Bandung sangat menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan, dan role model, serta pengayom bagi seluruh elemen, masyarakat, bangsa, dan negara.
Cecep menjelaskan bahwa apa yang ditunjukkan Presiden Jokowi sangat tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara.
"Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan," jelas Cecep.
Jika kondisi ini terus dibiarkan menurut civitas akademika UPI Bandung, dapat berpotensi tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu hingga meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan yang lebih buruk, dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara.
Petisi yang dikeluarkan oleh UPI Bandung menjadi rangkaian penolakan dari sejumlah civitas akademika melihat kondisi perpolitikan dan langkah Jokowi di Pilpres dan Pemilu 2024.
Sejumlah civitas akademika yang mulai bersuara lantang menolak tindak tanduk Jokowi diantaranya, UGM, UII, UI, UMY, UIN Jakarta, Unpad, Unhas Makassar, Unand Sumbar, ULM Banjarmasin, IPB, UNAIR, UNMUL Samarinda, UAD Yogyakarta hingga UNKHAIR Ternate.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengatakan kritik merupakan hal yang biasa dan justru akan menyehatkan iklim demokrasi.
"Kritik itu biasa, karena kritik itu adalah vitamin. Kalau vitaminnya pas, itu akan menyehatkan bangsa ini, akan menyehatkan demokrasi ini," ujar Marsudi seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, kritik yang disampaikan sejumlah sivitas akademika untuk mengingatkan dan membangun ke arah yang lebih baik, bukan justeru berniat merobohkan.
"Kritik itu membangun, kritik itu bukan merobohkan, tapi untuk memperkuat, untuk membangun," kata Marsudi.
Senada dengan Marsudi, Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo menyampaikan dinamika atau penyampaian sikap politik terhadap penguasa selalu ada sejak zaman kenabian.
Maka dari itu, ia mendorong agar kritik-kritik yang disampaikan mesti didengarkan dan menjadi bahan refleksi agar dapat menjalankan tugas ke arah yang lebih baik.
"Oleh karena itu kekuasaan dan kritik itu dua hal yang mesti berjalan bersama-sama," kata dia.
TERPOPULER
