REGIONAL:
Suara.com - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan buka suara perihal gerakan moral dari sejumlah sivitas akademika dan guru yang ditujukan kepada Presiden Jokowi jelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Luhut mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para guru besar dan sivitas akademika didengarkan oleh Presiden dengan seksama. Meski kemudian, Luhut menyebut bahwa pihak Istana tahu siapa aktor intelektualnya.
"Itu kan hak demokrasi. Baguskan sudah dibuktikan. Sudah didengerin, didengerin dengan cermat," ucap Luhut seperti dilihat dari tayangan Youtube Kompas TV.
"Kita tahu juga sih siapa yang bermain-main ini. Terus saja kita tahu. Bagaimanapun tidak semua steril, bisa kita dengar, bisa kita ikutin," lanjut Luhut.
Luhut kemudian mengklaim bahwa suara di rakyat bawah tidak ada yang pusing ataupun gelisah dengan kondisi yang disampaikan para guru besar.
"Kita lihat di bawah itu rakyat tidak ada yang pusing kok. Ya sudah biarin aja. Kita dengerin, kita catat, nanti kita lihat hasil TPS. Hasil TPS itu yang membuktikan kebenaran daripada kerisauan-kerisauan itu," ujarnya.
Luhut mengatakan bahwa ia tidak menganggap bahwa masifnya gerakan petisi dari para guru besar dan sivitas akademika kepada Presiden Jokowi sebagai skenario. Namun Luhut meminta para guru besar itu bisa lebih arif.
"Saya berharap para guru besar-guru besar itu lebih arif. Dengan toganya itu, bisa lebih arif dalam suasana seperti ini, ngapain nambah-nambah masalah," sambung Luhut.
Guru Besar UI Bantah Dituding Partisan
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo geram gerakan sivitas akademika yang belakangan kompak membacakan petisi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi disebut partisan.
Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa apa yang disampaikan para guru besar di sejumlah kampus, termasuk di UI merupakan bentuk aspirasi nyata melihat kondisi perpolitikan jelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Dijelaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo bahwa petisi yang disampaikan hanya berfokus pada satu hal yakni jangan sampai kebenaran harus diabaikan demi kepetingan segelintir pihak dengan menumbangkan fungsi dari lembaga-lembaga penjaga demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi.
"Kondisi ini membuat kami merasa sedih. Kenapa kok baru sekarang? concern kita sudah lama. Kita banyak juga sudah mendengar berbagai pihak yang sampaikan protes, peringatan, usulan, tapi mereka dianggap angi lalu saja," kata Prof Harkristuti seperti dikutip dari Youtube Indonesia Lawyers Club, Minggu (11/2).
Ditegaskan oleh Harkristuti, sivitas akademika merasa sangat perlu untuk kemudian menyampaikan petisi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada komunikasi antara guru besar yang kemudian secara serampak mengeluarkan petisi.
"Guru besar itu susah sekali diperintah. Masing-masing punya ideologi dan paradigma yang berbeda satu sama lain. Kami tidak ada komunikasi. Ini sesuatu yang muncul dari para akademisi di setiap kampus," jelasnya.
TERPOPULER
