Infografis
Suara.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampungkan proses etik terhadap enam berkas perkara atau klaster kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK yang melibatkan 90 pegawai.
Secara keseluruhan dalam perkara ini terdapat 6 klaster yang melibatkan 93 pegawai KPK. Sehingga tersisa 3 pegawai dengan 3 klaster yang belum diproses secara etik oleh Dewas KPK.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut tiga orang yang belum diproses terdiri dari kepala rutan atau karutan KPK yang aktif hingga mantan Plt karutan.
"Tiga orang itu dalam waktu singkat ini akan segera disidangkan lagi. Itu mantan plt kepala rutan, lalu karutan yang sekarang, dan pegawai negeri yang diperkerjakan (PNYD) yang dari Polri," kata Albertina di gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Albertina memastikan, Dewas KPK akan memproses ketiganya dalam waktu dekat ini.
"Yang tiga tidak kami diamkan tapi akan segera kami selesaikan," tegasnya.
Ketiga dipisahkan dari 90 pegawai, karena pasal yang diterapkan dan dugaan pelanggaran etik yang berbeda.
Putusan Dewas KPK
Sebanyak 78 dari 90 pegawai KPK yang terlibat pungli divonis bersalah dan dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf langsung secara terbuka. Sanksi itu dijatuhkan setelah Dewas KPK menggelar sidang etik dengan agenda putusan pada Kamis 15 Februari.
Baca Juga: Dewas KPK Tak Bisa Memproses Hengki sebagai Aktor Intelektual Pungli di Rutan, Mengapa?
Sementara 12 pegawai, diserahkan Dewas KPK ke Sekretariat Jenderal KPK untuk ditindak secara disiplin. Langka itu diambil, karena keterlibatan 12 pegawai KPK terjadi sebelum Dewas KPK dibentuk.
