Suara.com - Seorang Kader Partai Demokrat, Aksa Halatu mempertanyakan nasib Partai Demokrat usai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
Menurut dia, langkah yang saat ini diambil oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu, dapat memberi dampak terhadap pandangan masyarakat. Terlebih, selama ini Demokrat dikenal sebagai oposisi yang tegas menyoroti kinerja Pemerintah.
"Tapi kita tengoklah berikutnya, bagaimana Demokrat hari ini dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong sekarang jadi cebong dapat Menteri hanya 6 bulan. Selamat!," kata Aksa, dikutip dari akun instagram @terang_media, Kamis.
Tampaknya, pria asal Batam, Kepulauan Riau itu kecewa dengan keputusan AHY yang saat ini membawa Partai Demokrat sebagai koalisi. Padahal, sebelumnya Demokrat dikenal sebagai salah satu oposisi yang lantang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sembilan tahun melawan sebagai Oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi Menteri, aduh kacau kali kawan," kata Aksa.
Ia lantas mempertanyakan, arah perjuangan Demokrat ke depan.
"Sorry ya Ketum ya, sorry ya, mau dibawa ke mana ni jalan Partai ni Ketum? Pelajaran apa yang saya dapat, melihat apa yang para elit demokrat lakukan hari ini," lanjutnya.
Menurut Aksa, apa yang dilakukan oleh Demokrat selama ini hanya untuuk mengejar jabatan semata. Padahal, jabatan itu diperoleh justru dipenghujung masa kepemimpinan Jokowi yang kurang dari satu tahun lagi.
"Rupanya jelas hanya mengejar jabatan, hanya untuk Menteri 6 bulan," katanya.
Meski begitu, ia tak ingin memberi pernyataan lebih. Menurut Aksa, biar rakyat saja menilai apa yang saat ini sedang terjadi.
Ia lantas bersyukur, setidaknya untuk jabatan di daerah, Demokrat masih punya kesempatan untuk memimpin.
"Tapi ngak apa-apa lah biar Rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Alhamdulillah Partai Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi," kata Aksa.
Adapun AHY, resmi dilantik sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto pada Rabu (21/02/2024). Sementara Hadi Tjahjanto, juga dilantik sebagai Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD.
