PDIP Dan PPP Tak Solid, Nasib Hak Angket Layu Sebelum Berkembang?

Soal usulan hak angket, Mahfud Md justru mengaku tidak tahu-menahu. Bukan hanya tidak tahu, Mahfud bahkan menegaskan tidak ingin ikut-ikutan mengusulkan hak angket yang disampaikan Ganjar.

Hal tersebut disampaikan Mahfud usai bertemu Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Kamis (22/2/2024).

“Saya nggak tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga, makanya saya nggak mau ikut-ikut,” kata Mahfud.

Dia menuturkan, pembicaraan mengenai usulan menggunakan hak angket bukanlah ranahnya sebagai paslon tetapi partai politik yang menginginkan.

Kemudian terkait usulan hak angket, lanjut Mahfud, tidak ada keharusan parpol pengusung untuk berkoordinasi kepada paslon.

“Nggak ada keharusan, paslon itu kan di luar partai, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya, itu kan partai, partai itu ya DPR, DPR itu kan nanti partai-partai. Saya tidak akan berkomentarlah soal hak angket, hak interpelasi itu, urusan partai-partai, mau apa ndak,” ujar Mahfud.

“Kalau ndak mau juga, saya juga ndak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon saja, mengantarkan sampai ada ketukan terakhir dari KPU, ini yang sah," sambungnya.

PPP Mulai Goyah

Sinyal tidak solidnya soal usulan hak angket baru-baru ini muncul dari PPP selaku partai 'konco' PDIP pengusung Ganjar-Mahfud. Adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno bicara soal opsi partainya bergabung di pemerintahan capres-cawapres Prabowo-Gibran masih terbuka.

Dia menyatakan, saat ini posisi PPP masih berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita di pemerintahan ada 2 menteri, 1 wamen, 1 utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut," ujar Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Dari pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan namanya partai. Partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," imbuhnya.

Hanya saja, Sandiaga mengatakan sampai saat ini belum ada tawaran untuk masuk ke kabinet Prabowo mendatang.

"Itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih," kata Sandiaga.