Suara.com - Hubungan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tampaknya sudah berada di tubir jurang.
Perbedaan pandangan antara Ahok dan Jokowi membuat keduanya tidak lagi berada dalam satu barisan di Pilpres 2024.
Ahok sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di kubu paslon 03 Ganjar-Mahfud. Sementara Jokowi secara tersirat berdiri di barisan paslon 02 Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
Anies Baswedan Berpeluang Maju di Pilgub Jabar, Jika di Jakarta Terjadi Kondisi Ini
Terungkap Maksud Kunjungan Gibran ke Inggris, Gerak Cepat 'Mas Wapres' untuk Program Hilirisasi?
Dalam wawancara bersama Merry Riana, Ahok secara terus terang menyatakan bahwa dirinya dan Jokowi sudah berbeda persepsi.
"Apa yang ingin Pak Ahok sampaikan ke Pak Jokowi?" tanya Merry Riana.
"Saya kira sudah susah ya kalo orang punya persepsi berbeda ya. Ini soal persepsi. Dulu waktu di DKI masih bisa sama, beliau masih sepakat dengan saya," tutur Ahok.
Baca Juga: Keppres IKN Sedang Digodok Jokowi, Istana Ungkap Nasib Status Kota Jakarta
Salah satu hal yang Ahok tidak sepakat dengan Jokowi saat ini adalah mengenai bantuan sosial atau bansos. Jokowi dikritik keras karena membagikan bansos jor-joran di masa kampanye Pilpres 2024.
Menurut Ahok, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan bantuan sosial karena di dalam bantuan sosial tidak pasti ada keadilan sosial.
"Negara ini didirikan untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Di dalam keadilan sosial pasti ada bantuan sosial," ujar Ahok.
Ahok bercerita waktu memimpin DKI Jakarta semua uang operasional tidak pernah dalam bentuk tunai melainkan masuk ke rekening bank.
Ia mengaku ingin mendidik rakyat untuk mengerti menggunakan rekening bank karena orang mau maju harus familiar dengan bank.
"Tapi bagaimana orang miskin bisa buka bank? Maka saya ngomong ke BI. Dulu kalau mau buka rekening bank itu harus Rp500 ribu. Nggak bisa. Lalu dikeluarkanlah rekening tabunganku Rp50 ribu yang tidak cetak rekening koran," ujarnya.
Karena itu Ahok mengusulkan ke Jokowi kenapa tidak mau semua bantuan ke rakyat itu supaya adil dikirim ke rekening.
Misal ada satu keluarga yang penghasilannya tidak sampai Rp5 juta, kata Ahok, diminta untuk mengisi form di dinas sosial yang berisi klausul kalau bohong dipidana atau ganti 10 kali lipat.
"Cita-cita proklamator ini keadilan sosial bukan bantuan sosial," tutur Ahok.
