Suara.com - Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua koalisi partai pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Budi, hal tersebut masih jauh. Mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan resmi siapa pemenang Pilpres 2024.
"Ya tunggu saja lihat perkembangan. Ini kan masih, KPU tanggal 20 Maret, masih belum pengumuman. Pak Prabowo saja masih nunggu. Kita saja masih nunggu keputusan resmi KPU kan," kata Budi saat menanggapi usulan PSI tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Kendati begitu, Budi menegaskan, usulan tersebut tentu tidak masalah. Sebagai pendapat, PSI tentu sah-sah saja menyampaikan aspirasi terkait Jokowi menjadi ketua koalisi usai melepas jabatan presiden.
Tetapi, sekali lagi, Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengingatkan hal tersebut masih jauh.
"Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho, masih tujuh bulan lho. Kalian ini terlalu nafsu kayaknya. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," tutur Budi.
Diketahui, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, telah menyampaikan bahwa Jokowi seharusnya menduduki posisi ketua koalisi, mengatasi semua ketua umum partai politik dalam koalisi.
Usulan tersebut belakangan mendapat kritikan. Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, usulan itu hanyalah cara PSI untuk mempertahankan popularitas politik di tengah dinamika yang berubah.
![Ketua umum baru Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep (tengah) bersama dengan Grace Natalie (kiri) dan Giring Ganesha (kanan) pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/09/25/99494-kaesang-pangarep-psi-partai-solidaritas-indonesia-giring-ganesha-grace-natalie.jpg)
Wildan berpandangan PSI berusaha memanfaatkan popularitas Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas partai.
Baca Juga: Politisi Golkar Bongkar Jokowi Sudah Masuk dan dan Kendalikan Golkar Sejak 2015
"PSI telah lama mengasosiasikan dirinya sebagai 'Partainya Jokowi', sebuah strategi political marketing yang mengandalkan ketokohan Jokowi," kata Wildan, dikutip Selasa (12/3/2024).
Ia menambahkan, dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir, PSI mencari cara untuk tetap terhubung dengan sosok yang dianggap memberikan dampak positif bagi partai.
