Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata sudah blusukan untuk bisa bergabung dengan partai Golkar sudah cukup lama. Hal itu diungkap oleh salah satu politikus senior Golkar Ridwan Hisjam.
Menurut Ridwan, Jokowi itu sebenarnya bukan kader PDIP melainkan sejak awal sudah menjadi kader Golkar. Ridwan lalu menceritakan saat Jokowi pertama ingin maju menjadi Wali Kota Solo.
"Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi, saat itu tahun 2003 atau 2004 akan maju menjadi Wali Kota Solo. Cari partai pengusung, kalau pak Jokowi itu kader PDIP gak mungkin dia cari partai pengusung, langsung aja," kata Ridwan, seperti dikutip Rabu (13/3/2024).
Baca juga:
Ridwan Hisjam lebih lanjut menjelaskan proses pencalonan Jokowi saat menjadi calon wali kota Solo dan hubungannya dengan partai Golkar.
Menurutnya, ketua DPP Golkar Solo RM Kus Rahardjo sempat mendatangi dirinya dan mengatakan kepada Ridwan bahwa pencalonan Jokowi harus didukung.
"Kita harus dukung (kata RM Kus Rahardjo). Tapi ada syaratnya. Dia minta wakilnya si X. Saya gak bisa sebut namanya karena bisa jadi gempar. Dan temannya Jokowi, teman sekolahnya Jokowi dan sangat akrab," ungkap Ridwan.
Baca juga:
Pada proses selanjutnya kata Ridwan, ia melaporkan hal itu kepada Mahadi Sinambela, salah satu politisi senior Golkar. Namun kala itu, Mahadi meminta Ridwan untuk tidak mendukung Jokowi.
Baca Juga: PSI Usul Jokowi jadi Ketua Koalisi, Ketum Projo: Tunggu Saja Lihat Perkembangan
"Wah jangan wan, kamu jangan cari perkara dukung Jokowi," ucap Ridwan menirukan perkataan Mahadi Sinambela.
Pada proses selanjutnya kata Ridwan, pada Pilpres 2014, Golkar memang tidak mendukung Jokowi. Namun setelah Pilpres itu, Ridwan mengatur pertemuan antara Jokowi dengan Akbar Tanjung dan Wiranto di Bambu Apus atas permintaan dari Tjahjo Kumolo.
Selain di Bambu Apus kata Ridwan, Jokowi saat itu juga sempat bertemu di rumah Akbar Tanjung. Lalu muncul Munas Golkar yang membuat adanya dua kubu, Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono.
Ridwan kemudian mengklaim bahwa ia bertemu dengan Jokowi dan menceritakan kondisi internal Golkar. Hingga akhirnya yang menjadi ketua umum Golkar ialah Setya Novanto.
"Saat itu sudah dikendalikan Golkar oleh Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali, (Setya) Novanto terpilih, begitu Novanto masuk, Airlangga otomatis," jelas Ridwan.
