Suara.com - Anggota DPD RI, Sylviana Murni, mengusulkan agar orang asli Jakarta dari suku Betawi bisa diakomodir menjadi kepala daerah dalam RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Hal itu diungkapkan oleh Sylvi dalam Rapat Panja RUU DKJ di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Sylvi mengatakan masyarakat Betawi merupakan pemilik asli Jakarta. Untuk itu, tak ada salahnya partai-partai politik yang mengusung harus mewakil orang Betawi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKJ.
"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajiban kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah gubernurnya kah itu harus dari unsur Betawi," kata Sylvi.
Menurutnya, orang Betawi sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin yakni pikiran yang terbuka dan egaliter.
"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya pak ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi why not?," tuturnya.
"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," sambungnya.
Hal itu juga, kata dia, menjadi sebuah kekhususan yang dimiliki DKJ nantinya dan membedakan dengan daerah-daerah lainnya.
"Sama dengan Papua. Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi. Saya ingin boleh dibilang masa saya harus berjuang untuk membuat legacy dimana saya harus berjuang intuk ini soal hasil itu Allah SWT dan bapak bapak di sini. Tapi saya harus berjuang untuk ini," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, juga Wali Kota yang ditunjuk nanti harus mewakili dari suku Betawi.
"Nah di sana seyogyanya dalam perda harus ada kuota pak. Misalnya berapa dari Wali Kota yang dari Betawi betul dipilih secara Fit and proper test tapi harus ada kriteria itu tinggal kami masyarakat Betawi mempersiapkan itu dengan persyaratan itu," pungkasnya.
TERPOPULER
