Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum bisa memastikan soal kelanjutan penyaluran bantuan pangan setelah Juni 2024. Ia harus melihat ketersediaan APBN terlebih dahulu.
Jokowi hanya memiliki dua pilihan yakni kembali lanjut menyalurkan bantuan atau menghentikannya.
Baca Juga:
Ada Fadli Zon Hingga Adian Napitupulu, Ini Daftar 9 Caleg Lolos Senayan Dari Dapil Jawa Barat V
Tolak Ganti Rugi, Pemilik Showroom Porsche Minta Pengemudi Xpander Diproses Hukum
Pilihan Jokowi tersebut tergantung dari ketersediaan APBN.
"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita, ada anggaran ndak. Kalau ada akan diteruskan, tapi enggak janji, belum janji saya. Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," kata Jokowi di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (20/3/2024).
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran untuk penyaluran bansos meningkat tajam di 2024.
Baca Juga: Nyoblos Masih Dipengaruhi Uang, KPK: Jangan Ada Pembagian Bansos Jelang Pilkada
Untuk tahun ini, anggaran bansos mencapai Rp 22,5 triliun.
Padahal untuk 2023, anggaran bansos hanya mencapai Rp 9,6 triliun.
"Naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Sri Mulyani saat menjalani rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (19/3/2024).
Sri menjelaskan, anggaran senilai Rp 22,5 triliun itu terdiri dari Rp 12,8 triliun untuk penyaluran melalui Kemensos.
Penyaluran tersebut termasuk untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di program keluarga harapan dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
Selain itu, anggaran tersebut juga disalurkan untuk Kemenkes sebesar Rp 7,7 triliun dan untuk Kemendikburistek sebesar Rp 900 miliar.
Anggaran Rp 900 miliar itu digunakan untuk Program Indonesia Pintar.
Ada juga anggaran bantuan melalui Kemenag sebesar Rp 1,1 triliun untuk Program Indonesia Pintar dan KIP kuliah serta BNPB Rp 800 miliar untuk bencana.
