Riwayat Pendidikan Hasto Kristiyanto, Anak Emas Megawati Lantang Sebut Jokowi Abuse of Power dan Orba

Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto secara terang-terangan menyebut Presiden Joko Widodo telah menyelewengkan jabatannya dan menyalahgunakannya, atau abuse of power dalam Pemilu 2024 ini.

Pria yang dikenal sebagai "anak emas" Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menyebut Jokowi salah satu pemicu banyaknya pelanggaran Pemilu 2024. Hasto juga mengungkap bahwa kecurangan di Pemilu saat ini mirip dengan peristiwa saat Orde Baru atau Orba. 

Kritik keras Hasto terhadap Presiden Jokowi pun membuatnya ikut disoroti publik. Lalu, seperti apa latar belakang pendidikan Hasto Kristiyanto ini? Simak inilah selengkapnya.

Riwayat Pendidikan Hasto Kristiyanto

Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M. lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 1966. Sejak kecil hingga dewasa, Hasto menghabiskan waktunya di kampung halamannya tersebut.

Hasto tercatat sebagai alumni dari SD Gentan Yogyakarta tahun 1979. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menegah atas di SMP Negeri Gentan Yogyakarta pada 1979, dan lulus tahun 1982. 

Pasca lulus SMP, Hasto bersekolah di salah satu sekolah swasta terbaik di Yogyakarta saat itu, yaitu SMA Kolese De Britto Yogyakarta.

Sejak masuk SMA, sosoknya mulai menunjukkan ketertarikannya di dunia politik. Hasto pun senang membaca buku-buku kajian politik. Ia juga dikenal sebagai siswa yang aktif dalam berorganisasi.

Hasto lantas memutuskan mengambil S1 di Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Di salah satu perguruan tinggi top Indonesia itu, Hasto mengambil jurusan Teknik Kimia dan berhasil lulus pada tahun 1991.

Usai meraih gelar sarjananya, Hasto meniti karier sebagai seorang insinyur. Ia memulai karier di BUMN PT. Rekayasa Industri sebagai UOA Precommissioning/Commissioning Engineer.

Selama hampir 8 tahun berkarier sebagai engineer, Hasto menyambi dengan aktif berkecimpung di dunia politik. Terlebih sosoknya sudah mulai mengenal Megawati Soekarnoputri lewat PDIP, tepatnya saat rezim Orde Baru.

Hasto akhirnya memutuskan bergabung sebagai kader PDIP tahun 1999. Sejak itu, kesetiannya dengan PDIP dan Megawati terus berlanjut hingga sekarang.

Sosoknya sempat melanjutkan pendidikan S2 pada 2000. Kala itu, Hasto mengambil gelar magister manajemen di STIE Prasetya Mulya Business School, Jakarta. Sejak saat itu, ia pun mengabdikan diri sebagai politikus.

Hasto sendiri sempat menjadi anggota DPR RI. Ia melaju Senayan setelah menang di Dapil Jawa Timur yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek, Jawa Timur pada Pemilu 2004.

Kiprah politik Hasto pun bisa dibilang cukup cemerlang. Ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PDIP melalui keputusan Kongres IV PDI Perjuangan pada 2015. Ia lantas dilantik sebagai Sekjen PDI Perjuangan periode 2015-2020.

Nama Hasto pun kembali muncul dalam keputusan Kongres V PDI Perjuangan yang kembali mendaulatnya sebagai Sekjen PDI Perjuangan periode 2020-2025.

Meskipun berkarier secara penuh di politik, namun Hasto masih memperjuangkan pendidikannya lewat Program Profesi Insinyur UGM pada tahun 2020. Ia kemudian lulus pada tahun 2021.

Sosoknya bahkan berhasil menyelesaikan pendidikan doktornya di program studi Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan Bogor pada tahun 2022 silam.

Kritikan Hasto Kristiyanto pada Jokowi

Hasto Kristiyanto menilai bahwa Jokowi sengaja memanfaatkan jabatannya demi kepentingan sendiri di Pemilu 2024. Apalagi, Pilpres 2024 resmi dimenangkan oleh anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka selaku cawapres Prabowo Subianto.

"Situasi sekarang ini, kita semua dihadapkan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi. Hasil pemilu ini sudah disetting sedemikian rupa, sudah mirip dengan jaman Orba," tutur Hasto saat ditemui Konferensi Pers Media Center TPN, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Terkait situasi itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam melihat banyaknya kecurangan yang terjadi. Apalagi Pemilu tahun ini, lanjutnya, sarat akan kepentingan keluarga. 

"Ranah institusi publik yang harusnya berpihak pada kepentingan bangsa, negara, serta rakyat malah dijadikan momen untuk menguntungkan pihak yang membela kepentingan perorangan dan keluarga,” lanjut Hasto.

Dalam kesempatan ini, Hasto juga menyinggung kembali kontroversi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya MK yang dipimpin Anwar Usman telah mengabulkan revisi UU soal batasan usia calon wakil presiden (cawapres).

Keputusan ini membuat keponakan Anwar, Gibran yang masih berusia 35 tahun, bisa maju sebagai cawapres Prabowo. Padahal seharusnya, batas usia minimal cawapres adalah 40 tahun.

"Ketika mahkamah tertinggi, Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan dengan mengedepankan kepentingan bangsa, yang harusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun, ternyata tetap ada abuse of power dari Presiden Jokowi," pungkas Hasto Kristiyanto.

Kontributor : Dea Nabila