Suara.com - Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku sudah memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengawasan secara ketat terkait adanya keterlibatan oknum di ATR/BPN dengan mafia tanah.
Hal itu disampaikan AHY saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (25/3/2024).
"Saya juga telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan internal secara ketat pendekatan preventif tentu jauh lebih baik dibandingkan pendekatan represif," ujar AHY di ruang rapat Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.
AHY memastikan akan menindak tegas jika ada pegawai ATR/BPN yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, AHY menjamin siapa pun pegawai ATR/BPN yang terjerat kasus hukum karena mafia tanah, tidak akan dibiarkan masuk jeruji besi.
"Tapi jika ada oknum yang melanggar kami akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," kata AHY.
"Sebaliknya, jika pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan maka saya tidak akan membiarkan ada pejabat Kementerian ATR yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini," AHY menambahkan.
Ketua Umum Partai Demorkat tersebut memastikan Kementerian ATR/BPN akan membela pegawainya yang terseret kasus hukum akibat ulah mafia tanah.
"Saya akan bela dengan menggunakan seluruh cara dan sumber daya yang kita milik. Komitmen saya adalah menegakan kebenaran dan keadilan," jelas AHY.
Selain itu, di depan para Anggota Dewan, AHY menyebut Kementerian ATR/BPN akan memproses seluruh laporan dari masyarakat, dan juga akan menempuh jalur hukum bila diperlukan.
Baca Juga: Begini Sikap Demokrat Jika NasDem dan PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
"Penindakan setiap laporan masyarakat yang masuk akan kami proses dan lakukan penyelidikan jika terbukti bersalah maka akan diproses secara hukum," ucap AHY.
Lebih lanjut, AHY kemudian memamerkan kasus yang melibatkan mafia tanah di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengaku turun langsung menangani kasus tersebut.
"Minggu lalu saya baru saja kembali dari Surabaya itu mengungkap mafia tanah di Jawa Timur, korbannya bukan hanya masyarakat tapi juga pejabat daerah. Tanda tangan salah satu kepala dinas dipalsukan oleh para mafia tanah ini, ini sudah keterlaluan," kata AHY.
