Suara.com - IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik.
Laporan itu disampaikan para mantan pegawai KPK itu lantaran Nurul melaporkan Anggota Dewas KPK Albertina Ho ke Dewas itu sendiri. Mereka menilai laporan Nurul terhadap Albertina dilakukan tanpa dasar sehingga dianggap sebagai pelanggaran etik.
“Tindakan ini melanggar beberapa pasal terkait yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, yakni Pasal 4 Ayat 2 huruf b, Pasal 5 Ayat 2 huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf e jo. Ayat (2) huruf a jo. huruf c jo. huruf e dan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).
Dalam laporannya, Nurul mempersoalkan hasil analisis transaksi keuangan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait seorang Jaksa KPK yang dilaporkan menerima uang panas.
Padahal, Praswad menilai koordinasi antara Dewas KPK dengan PPATK untuk mengonfirmasi adanya peristiwa hukum yang terjadi soal dugaan pemerasan saksi yang dilakukan oleh Jaksa KPK berinisial TI sebesar Rp3 miliar dan keputusan tersebut diambil secara kolegial oleh Dewas KPK.
“Dewas KPK merupakan satu bagian utuh yang tidak dapat dipisahkan dari KPK, karenanya upaya pengumpulan bahan dan keterangan merupakan kewenangan Dewas KPK yang mutlak,” ujar Praswad.
Praswad juga menilai laporan Nurul Ghufron ini berkaitan dengan posisinya sebagai terlapor karena diduga terlibat dalam mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian.
Untuk itu, IM57+ Institute menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Nurul Ghufron. Mereka juga meminta Nurul diberhentikan sebagai pimpinan KPK selama proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Dewas KPK.
“Memerintahkan Nurul Ghufron untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK secara tidak hormat sebagai sanksi berat,” tegas Praswad.
“Merekomendasikan kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi dugaan pidana mengenai penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Nurul Ghufron,” tutur dia.
Perlu diketahui, Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang perihal mutasi PNS di Kementerian Pertanian.
Setelah melakukan klarifikasi, Dewas KPK menjadwalkan sidang etik terhadap Ghufron pada Kamis (2/5) mendatang.
TERPOPULER
