Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) memberikan atensi terhadap perkembangan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam, bawang merah, telur, dan jagung. Hal ini lantaran komoditas tersebut memiliki dampak secara langsung terhadap laju inflasi.
"Perhatian kita saat ini karena trennya meningkat tajam itu adalah bawang merah, itu 314 kabupaten/kota dari 512 kabupaten/kota,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/4/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan, salah satu faktor penyebab kenaikan inflasi yaitu turunnya produksi bahan pangan di beberapa wilayah di Indonesia. Khusus untuk harga jagung, ia menilai diperlukan mekanisme khusus sehingga penyerapan panen jagung dalam negeri lebih optimal.
"Perlu adanya mekanisme untuk mengatur penyerapan jagung yang sedang panen dan membantu pengeringannya agar tetap dapat diterima oleh para peternak,” jelasnya.
Selain mencermati kenaikan harga pangan, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menilai angka inflasi saat ini masih cukup terkendali yakni di angka 3,05 persen. Namun demikian, dirinya tetap mengingatkan Pemda agar mewaspadai berbagai macam faktor yang dapat memicu kenaikan inflasi.
"Meskipun kita masih bisa mengendalikan inflasi, kita harus tetap waspada. Target inflasi kita untuk tahun ini adalah di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Jangan sampai kita terlena dengan angka 3,05 persen," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Kemudian hadir pula sejumlah narasumber, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, dan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rachmat.
Selain itu, sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya ikut bergabung secara daring. Adapun para kepala daerah maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga ikut hadir secara daring.
Baca Juga: Sudah Diajukan Ke Kemendagri, Pemprov DKI Bakal Hapus 92 Ribu NIK
