Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara menanggapi rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan mau membuat 40 pos kementerian. Ia mengaku tak persoalkan kebijakan tersebut.
Jusuf Kalla pun berpesan agar penambahan pos menteri harus dilakukan sesuai prosedur. Perlu ada perubahan Undang-undang yang mengatur soal kabinet pemerintah karena saat ini jumlahnya diatur sebanyak 34 pos.
"Tentunya harus dirubah dulu Undang-undang-nya tentang kabinet itu kementerian lembaga, karena jelas (sekarang) 34, harus dirubah dulu UU-nya," ujar JK di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).
Pembentukan pos kementerian, kata JK, harus dibentuk berdasarkan program pemerintah yang akan akan datang. Tak boleh hanya sekadar mengakomodir kepentingan politik semata.
"Jadi jangan lihat kementeriannya dulu. Programnya apa? Nah dari program itu disusun organisasinya bukan subkoordinasinya dulu, apa yang mau dikerjakan baru disusun organisasinya," terangnya.
"Kalau organisasinya membutuhkan 40 (pos kementerian) ya silakan, tapi kalau cukup 35-34 cukup, bisa digabung sebenarnya," lanjutnya.
JK pun berharap Prabowo tak hanya sekadar mementingkan kepentingan politik dalam menyusun kabinet nanti. Menteri yang diangkat beserta posnya juga harus dipertimbangkan dengan matang agar tak jadi sekadar kabinet politik.
"Itu artinya bukan lagi iabinet kerja itu namanya, tapi kabinet yang lebih politis," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik.
"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," katanya.
