"Tetapi karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya, Undang-Undang Kementerian itu bersifat fleksibel tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur," imbuh dia.
Rencana Prabowo Tambah Kementerian Tuai Kritik: Ajang Bagi-bagi Jatah, Birokrasi Makin Panjang
Senin, 13 Mei 2024 | 13:29 WIB
BERITA TERKAIT
Loyalitas Golkar Dipertanyakan, Lebih Percaya Orang yang Ingin Makzulkan Jokowi daripada Pembela Prabowo
13 Mei 2024 | 12:20 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI
News | 21:43 WIB
News | 21:14 WIB
News | 20:19 WIB
News | 20:06 WIB
News | 17:39 WIB