Suara.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan partainya dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung program perumahan untuk rakyat. Tetapi menurut Presiden KSPI ini, menjadi tidak tepat bila pekerja dibebankan untuk menggalang iuran.
Pernyataan Said Iqbal itu disampaikan menanggapi polemik iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diambil dari 2,5 persen upah pekerja.
Menurut Said, di dalam UUD 1945 negara diperintahkan untuk menyiapkan perumahan sebagai hak rakyat.
"Di mana dalam 13 Platform Partai Buruh, jaminan perumahan adalah jaminan sosial yang akan kami perjuangkan,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/5/2024).
Ia menegaskan, Tapera yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan rumah yang layak melalui dana APBN dan APBD.
“Tetapi persoalannya, kondisi saat ini tidaklah tepat program Tapera dijalankan oleh pemerintah dengan memotong upah buruh dan peserta Tapera. Karena membebani buruh dan rakyat,” ujar Said.
Kata dia, setidaknya ada beberapa alasan, mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.
Pertama, belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera. Terutama tentang kepastian apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera.
Ia berujar jika program tersebut dipaksakan, tentu bisa merugikan buruh dan peserta Tapera.
“Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3% (dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK,” kata Said.
Ia mengatakan saat ini, upah rata-rata buruh Indonesia adalah Rp 3,5 juta per bulan. Bila dipotong 3% per bulan maka iurannya adalah sekitar 105.000 per bulan atau Rp. 1.260.000 per tahun. Karena Tapera adalah Tabungan sosial, maka dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah Rp 12.600.000 hingga Rp 25.200.000.
Ie mempertanyakan, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga 12,6 juta atau 25,2 juta dalam 20 tahun ke depan?
Menurutnya sekali pun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah.
“Jadi dengan iuran 3% yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera untuk memiliki rumah. Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa memiliki rumah,” kata Said.
Kedua, ia bertanya, mengapa Tapera harus membebani buruh dan rakyat. Padahal di satu sisi dalam lima tahun terakhir, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30%. Hal itu akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turu dan kenaikan upah tahun ini dianggap murah.
TERPOPULER
