REGIONAL:
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, mengatakan pihaknya akan mencermati putusan Mahkamah Agung (MA), yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mencabut aturan perihal batas usia calon kepala daerah.
Menurutnya, apabila ada indikasi hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, maka hal itu sangat tidak baik, terutama bagi demokrasi.
"Kami akan cermati. Apabila ada indikasi bahwa hukum terus menerus digunakan sebagai alat kekuasaan, ini tentu tidak baik untuk demokrasi," kata Seno kepada wartawan dikutip Jumat (31/5/2024).
Menurutnya dalam aturan main mana pun termasuk terkait Pilkada, tidak bisa diubah demi kepentingan satu atau dua orang.
"Apabila budaya mengubah aturan terus menerus dilakukan di masa injury time, ini menjadi bentuk yang tidak baik," ungkapnya.
Seno menyampaikan, PDIP sendiri percaya pada proses. Untuk itu, kaderisasi partai menurutnya sangat penting dilakukan ketimbang melakukan rekayasa hukum.
"Kami juga belajar dari dunia olahraga dimana proses dan perjuangan dihargai. Tidak ada kesuksesan yang dikarbit. Maka semua dipersiapkan dan diorganisir secara bertahap," katanya.
"Ini sebagai wujud pertanggungjawaban Partai agar calon pemimpin yang kami sodorkan adalah mereka yang betul-betul lahir dari rahim kerakyatan, mengerti kesulitan-kesulitan rakyat, tetapi punya visi dan kematangan yang cukup untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai seorang kepala daerah," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini menolak segala bentuk upaya mensubordinasi hukum sebagai alat kekuasaan.
"Pemilu adalah perayaan kedaulatan rakyat. Manuver elit untuk merekayasa proses apapun di dalam Pemilu, publik hari ini bisa menilai dengan jelas. Jangan sampai demi ambisi keluarga, peraturan terus menerus dibuat selintutan," pungkasnya.
Putusan MA
Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mencabut aturan perihal batas usia calon kepala daerah.
Hal itu disampaikan dalam putusan yang menerima gugatan Partai Garuda soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun.
"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda)," demikian dikutip dari putusan MA, Kamis (30/5/2024).
Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.
Adapun pasal tersebut berbunyi 'Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi syarat sebagai berikut: (d) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur'.
MA menilai Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
"Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota," masih dalam putusan MA tersebut.
TERPOPULER