Pak Jokowi Tolong! Soleh Solihun Desak PP 21 Tapera Dibatalkan: Niat Mulia tapi Merugikan

Galih Prasetyo | Suara.com

Rabu, 05 Juni 2024 | 11:55 WIB
Pak Jokowi Tolong! Soleh Solihun Desak PP 21 Tapera Dibatalkan: Niat Mulia tapi Merugikan
Soleh Solihun Desak PP 21 Tapera Dibatalkan: Niat Mulia tapi Merugikan [Instagram]

Suara.com - Wacana pemotongan upah pekerja demi tabungan perumahan rakyat alias Tapera masih menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Kekinian, penolakan terhadap payung hukum PP Nomor 21 tahun 2024 makin kencang.

Komika Soleh Solihun di akun X miliknya membuat video yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan jajaran menteri untuk bisa membatalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera.

Soleh dalam video itu membagikan pengalaman pribadinya yang juga pernah bekerja dengan gaji UMR. Menurut Soleh, para pekerja UMR akan sangat dirugikan jika upah mereka dipotong, meski hanya ratusan ribu.

"Kalau saya mah cuma mau ngomong gini. Pak, saya 7 setengah tahun pernah merasakan penghasilan se-UMR atau sedikit di atas UMR. Itu beda 100 atau 200 ribu atau 50.000 per bulan kerasa," kata Soleh seperti dikutip, Rabu (5/6/2024).

"Tiba-tiba ditambah lagi ada tabungan tapi wajib tapi tabungan. Udah gitu kantor harus bayar 0.5 persen. Wah kalau kantornya tiba-tiba bilang banyak pengeluarkan harus di PHK karyawannya, ah pusing pak," tambah Soleh.

Soleh kembali menyebut bahwa apa yang diinginkan oleh Jokowi memang memiliki niat mulia. Namun ditegaskan Soleh niat mulia menjadi percuma jika kemudian malah merugikan banyak pihak.

Soleh juga menyindir konsep gotong royong yang digembar-gemborkan di Tapera ini. Soleh bilang gotong royong itu kalau ada panggung 17 Agustus atau bersihin selokan lingkungan.

"Tolonglah yah pak, niat mulia ini kalau cara-caranya lebih merugikan orang, kayaya harus dipikirkan lagi deh," tegas Soleh.

Tapera Tak Salurkan Rp567 Miliar Milik Nasabah

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2021 sempat membuka borok atau bahasa anak zaman sekarang spill terkait pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Pada laporan BPK bernomor 202/LHP/XVI/l2/2021 tertanggal 31 Desember 2021, pemeriksaan dilakukan di sejumlah wilayah mulai dari DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Dari laporan itu terungkap bahwa 124.960 orang pensiunan peserta Tapera yang belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar Rp567.457.735.810 atau sekitar Rp567,5 miliar.

Temuan BPK per 2021 ini juga menunjukkan bahwa ada 40.266 peserta pensiun ganda dengan dana Tapera sebesar Rp130,3 miliar.

Jumlah 124.960 pensiunan dari laporan BPK itu bersumber dari konfirmasi dengan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Taspen.

124.960 pensiunan ini ialah anggota Tapera yang sudah berakhir masa aktifnya disebabkan meninggal atau pensiun sampai pada triwulan ketiga tahun 2021. Namun di catat sebagai peserta aktif.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Mendadak Out of The Box di Akhir Masa Jabatnya, Kini Wacanakan ART dari China

Jokowi Mendadak Out of The Box di Akhir Masa Jabatnya, Kini Wacanakan ART dari China

Bisnis | Rabu, 05 Juni 2024 | 11:28 WIB

Keppres IKN Bisa Diteken Presiden Terpilih, Begini Guratan Tanda Tangan Prabowo

Keppres IKN Bisa Diteken Presiden Terpilih, Begini Guratan Tanda Tangan Prabowo

News | Rabu, 05 Juni 2024 | 11:26 WIB

Jokowi Klarifikasi Pemberian Izin Tambang Ormas: Diberikan Kepada Koperasi atau Badan Usaha

Jokowi Klarifikasi Pemberian Izin Tambang Ormas: Diberikan Kepada Koperasi atau Badan Usaha

Bisnis | Rabu, 05 Juni 2024 | 11:01 WIB

Jokowi Soal Persiapan 17-an Di IKN: Hampir Beres, Tak Ada Masalah

Jokowi Soal Persiapan 17-an Di IKN: Hampir Beres, Tak Ada Masalah

News | Rabu, 05 Juni 2024 | 10:02 WIB

Jokowi: Keppres Pemindahan Ibu Kota Bisa Ditandatangani Presiden Terpilih

Jokowi: Keppres Pemindahan Ibu Kota Bisa Ditandatangani Presiden Terpilih

News | Rabu, 05 Juni 2024 | 09:53 WIB

Terkini

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO

News | Jum'at, 08 Mei 2026 | 07:07 WIB

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB