Infografis
Suara.com - Ibu Kota Nusantara atau IKN tengah menjadi perbincangan setelah Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe, Wakil Kepala Otorita IKN mengundurkan diri.
Keduanya kemudian digantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala IKN dan Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menjadi Plt Wakil Kepala IKN.
IKN rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun RI yang ke-79.
Istana Kepresidenan IKN didesain oleh seniman ternama asal Bali, I Nyoman Nuarta. Istana Presiden di ibu kota baru tersebut bakal dikelilingi hutan karena sejak awal Jokowi menginginkan lebih banyak area hijau di IKN.
Total luas kawasan Istana Kepresidenan di IKN sekitar 55 hektare yang sudah mencakup kawasan hijau, kemudian ditambah lagi sekitar 50 ha untuk kawasan hutan di sekeliling istana.
Bangunan Istana Kepresidenan di IKN berbentuk burung garuda yang membentangkan sayapnya.
Di Istana Presiden, juga akan ada delapan gedung di Istana Kepresidenan di ibu kota baru yang meliputi gedung istana, kantor presiden, paviliun, gedung sekretariat presiden, gedung edukasi yang ada museumnya, gedung staf khusus presiden, gedung Paspampres, gedung utilitas, wisma negara dan gedung pemadam kebakaran.
Mengutip Wikipedia, pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama yakni zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022.
Ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Kalimantan, Kalimantan Timur ini mencakup area seluas 2.560 km persegi menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk. IKN diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga: Jokowi Mendadak Out of The Box di Akhir Masa Jabatnya, Kini Wacanakan ART dari China
Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi, Presiden Jokowi memerintahkan Pemprov DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara.
