Suara.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bakal segera mencairkan dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 2024. Keterlambatan pencairan dana KJP Plus ini sempat dikeluhkan para penerima.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pencairan akan dilakukan pada pekan kedua Juni dalam beberapa tahapan. Ia juga memastikan penerima bantuan pendidikan ini adalah warga yang kurang mampu ataupun warga rentan yang memang benar-benar membutuhkan.
"Program ini harus tepat sasaran, serta bantuan ini distribusinya harus lebih selektif kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Budi kepada wartawan, Senin (10/6/2024).
"Dari jenjang SD sampai SMA/sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta, jika tergolong sebagai warga tidak mampu maka berhak mendapatkan program ini," lanjut Budi menambahkan.
Budi menjelaskan, distribusi pada tahap I 2024 terlambat karena perlu pemadanan dan verifikasi ulang. Para penerima harus terkonfirmasi merupakan warga Jakarta yang berdomisili di Jakarta.
Kemudian, penerima KJP Plus juga harus memenuhi persyaratan lainnya seperti tidak memiliki kendaraan roda 4 empat, serta aset properti di atas satu miliar rupiah. Selain itu, dalam kartu keluarga tidak ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, anggota MPR RI/DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, ataupun pegawai tetap BUMN/BUMD.
"Untuk memastikan penerima KJP Plus sesuai dengan persyaratan, perlu dilakukan verifikasi lapangan kembali. Tentunya masyarakat ingin melihat dan merasakan penerima KJP Plus tepat sasaran," tutur Budi.
Lebih lanjut, pihak Disdik hingga saat ini verifikasi dan pemadanan data di lapangan masih terus bergerak agar terjadi kesesuaian antara data yang ada dengan penerima KJP Plus, tim verifikator akan semakin selektif pada 2024.
"Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir, saya pastikan cair minggu ini. Kami hanya ingin menjaga dan memastikan anggaran yang diperuntukkan untuk warga tidak mampu ini tepat sasaran, sehingga prinsip keadilan pada sektor pendidikan dapat kita wujudkan bersama-sama," pungkasnya.
TERPOPULER
