REGIONAL:
Suara.com - Keputusan pemerintah yang memberi lampu hijau kepada organisasi keagamaan mengelola tambang menuai beragam sorotan publik.
Diketahui beberapa waktu lalu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadilia menyebut bakal segera menerbitkan izin usaha pertambangan pengelolaan batu bara untuk PBNU. Alasannya untuk mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.
Selain kepada NU, pemerintah kabarnya juga menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang disiapkan untuk dikelola sejumlah organisasi keagamaan yang ada di Indonesia.
Rencana itupun menuai sorotan termasuk dari pengamat politik Adi Prayitno.
Pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif PPI tersebut menuliskan nada satir kepada PBNU yang terima izin pertambangan yang disodorkan pemerintah.
Melalui akun twitternya, Adi Prayitno menyebut bahwa tambang dan NU sudah di-takdir-kan bersama.
Hal itu seperti terlihat dari logo NU.
"DNA NU itu ada tambangnya ternyata. Lihat saja logo NU di bagian tengah yang melingkar itu jelas simbol tambang. Sudah takdir Tuhan sepertinya NU ngurus tambang," tulisnya.
Di luar itu, sikap PBNU yang menerima izin mengelola tambang yang disodorkan pemerintah menuai kecaman dan tentangan dari akar rumput Nadhliyin.
Salah satunya seperti pernyataan sikap yang dilontarkan sebanyak 66 warga NU alumni UGM.
Dari rilis yang diterima suara.com beberapa waktu lalu, para warga NU alumni UGM tersebut menolak keras putusan yang diterima PBNU soal mengurus tambang.
"PBNU perlu menyadari dengan penuh empati bahwa dampak kerusakan akibat tambang paling banyak dirasakan oleh petani, peladang, dan nelayan yang kebanyakan adalah warga nahdliyin – kelompok yang seharusnya menjadi tempat/sisi bagi pengurus NU untuk berpihak," tulis warga NU alumni UGM dalam keterangannya.
"Dalih bahwa menerima konsesi tambang adalah kebutuhan finansial untuk menghidupi roda organisasi harus dibuang jauh-jauh karena itu justru menunjukkan ketidakmampuan pengurus dalam mengelola potensi NU," sambungnya.
Sikap penolakan warga NU alumni UGM itupun dituangkan dalam 8 poin dimana diantaranya alasan menolak adalah untuk menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral.
Selain itu pemberian izin mengelola tambang berpotensi menjerumuskan NU pada kubangan dosa sosial dan ekologis.
TERPOPULER
