Parkir Liar hingga Operasional Restoran di Perumahan Melawai Bikin Resah Warga

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 13 Juni 2024 | 23:43 WIB
Parkir Liar hingga Operasional Restoran di Perumahan Melawai Bikin Resah Warga
Parkir liar di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Suara.com - Kebanyakan warga RW 01, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluhkan sejumlah aktivitas bisnis yang terjadi di kawasan perumahan. Mulai dari parkir liar hingga operasional kafe yang diduga tak memiliki izin dianggap mengganggu keseharian masyarakat setempat.

Keluhan ini sudah sempat disampaikan warga kepada DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi juga sudah menggelar audiensi warga dengan pemerintah setempat dan memberi waktu agar masalah ini ditangani dalam sepekan.

Suara.com pun mencoba mendatangi langsung lokasi ini. Pantauan di lokasi, terlihat memang banyak parkir liar yang ada di Jalan Wijaya VI, Jalan Wijaya VII, dan Jalan Iskandarsyah II.

Lapak parkir yang digunakan adalah bagian badan jalan dan trotoar. Kemudian, ada juru parkir yang menata motor, memasangi helm dengan kantong plastik, hingga membantu memarkirkan kendaraan.

Terlihat lahan parkir ini sebenarnya berada di area dalam portal yang merupakan pembatas antara Jalan Melawai Raya dengan jalan perumahan warga.

Pada portal itu juga sudah tertulis penolakan dari warga atas kegiatan tempat usaha di kawasan permukiman.

Kemudian, Suara.com juga sempat menelusuri salah satu kafe atau restoran yang ada di Jalan Wijaya VI bernama Solo Ristorante. Sama dengan parkiran sebelumnya, restoran ini berada di bagian dalam portal yang membatasi rumah warga dengan jalan utama.

Restoran ini sebenarnya memiliki lahan parkir di bagian depannya. Namun, ketika parkiran penuh, otomatis kendaraan diparkirkan di badan jalan hingga di depan rumah warga.

Ketua RW 02 Melawai, Nizarman Aminuddin, mengaku sudah berulang kali menerima keluhan warga atas parkiran liar dan operasional restoran ini. Sebab, selain masalah parkir, masyarakat yang bukan penghuni kawasan permukiman ini menjadi semakin ramai.

"Kan kayak gini orang ramai lalu-lalang. Kita nggak kenal siapa saja. Sementara di sini kita pengen tenang, istirahat jadi terganggu," ujar Nizarman kepada Suara.com di lokasi, Kamis (13/6/2024).

"Kalau peraturan dulu kan kalau orang bangun rumah atau bikin perusahaan, dia akan menghitung dulu parkirnya muat gak," lanjutnya menambahkan.

Nizarman juga sempat melakukan penelusuran ke restoran itu dan ternyata terbukti ada penjualan minuman keras (miras) alias beralkohol. Ia menyesalkan hal ini karena dilakukan di kawasan permukiman.

"Jual miras akan mengakibatkan suatu pelajaran yang tidak baik kepada mungkin anak cucu kami yang tinggal di pemukiman," jelasnya.

Lebih lanjut, Nizarman tak mau menyalahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemilik usaha itu dan pengelola parkir liar. Seharusnya, pemerintah setempat turun tangan mengatasi persoalan ini.

"Makanya jangan kita diadu domba. Masa dibentrokin pemilik usaha sama warga, nggak boleh dong. Lurah, camat ini ke mana? Ada keluhan warga ya jangan diam saja tapi ditindaklanjuti dong!" pungkasnya.

Saat menerima audiensi warga RW 02 Melawai, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Menteri Investasi sekaligus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengevaluasi kebijakan OSS yang mengeluarkan izin para pengusaha di tempat itu. Menurutnya, perizinan yang dikeluarkan kerap tak sejalan dengan pengaturan dari Pemerintah Daerah.

"Pak Menteri Bahlil ini buat suatu peraturan namanya itu OSS, Online Single Submission karena dia tanpa koordinasi dengan Pemda dia bisa membangun investasi dimana-mana," ucap Prasetio.

Sejumlah warga yang tinggal di Jalan Melawai VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluhkan operasional sejumlah tempat usaha yang didirikan di kawasan permukiman ke Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. (Suara.com/Fakhri)
Sejumlah warga yang tinggal di Jalan Melawai VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengeluhkan operasional sejumlah tempat usaha yang didirikan di kawasan permukiman ke Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. (Suara.com/Fakhri)

Meski demikian, Prasetio mengaku sebenarnya tidak menentang kebijakan sistem OSS itu. Namun, sebelum mengeluarkan perizinan, perlu dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Kami gak masalah, kita gak akan mematikan investasi, tapi harus diajak ngomong dong Pemda karena kita mengacu pada otonomi daerah," lanjut Pras.

Prasetio juga mengaku tak hanya satu kali ini saja menerima aduan serupa. Ia meminta ke depannya Bahlil melakukan evaluasi atas kebijakan ini.

Ia juga meminta Pemprov DKI segera menindaklanjuti persoalan ini dan menjawab keluhan warga.

"Kalau semua ditabrak, nah ini yang terjadi nih, (wilayah) Tulodong, Senopati dan sekarang Melawai dan seterusnya begitu terus," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Warga Keluhkan Operasional Bar dan Restoran di Melawai, Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Bahlil

Warga Keluhkan Operasional Bar dan Restoran di Melawai, Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Bahlil

News | Rabu, 12 Juni 2024 | 20:14 WIB

Bahlil Ngamuk Anggaran BKPM Dipotong Sri Mulyani: Camat di DKI Jakarta Aja Lebih Besar!

Bahlil Ngamuk Anggaran BKPM Dipotong Sri Mulyani: Camat di DKI Jakarta Aja Lebih Besar!

Bisnis | Selasa, 11 Juni 2024 | 16:38 WIB

Kasus Kebakaran di Jakarta Tinggi tapi Jumlah Petugas Damkar Sedikit, DPRD Usulkan Ini

Kasus Kebakaran di Jakarta Tinggi tapi Jumlah Petugas Damkar Sedikit, DPRD Usulkan Ini

News | Jum'at, 07 Juni 2024 | 16:17 WIB

DPRD DKI Minta Pemprov Tak Persulit Warga Hunian Vertikal Imbas Penonaktifan NIK

DPRD DKI Minta Pemprov Tak Persulit Warga Hunian Vertikal Imbas Penonaktifan NIK

News | Minggu, 02 Juni 2024 | 15:55 WIB

Terkini

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 23:15 WIB

Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN

Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN

News | Senin, 15 Juni 2026 | 22:14 WIB

Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG

Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:55 WIB

Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG

Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:37 WIB

BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan

BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:20 WIB

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:07 WIB

Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:04 WIB

Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini

Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:43 WIB

Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan

Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:40 WIB

Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya

Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:28 WIB