Suara.com - KTT perdamaian di Ukraina, yang berlangsung selama dua hari di Burgenstock, Swiss, berakhir pada Minggu (16/6/2024) dengan pengesahan deklarasi akhir.
Lebih dari 90 negara menghadiri pertemuan tersebut, namun hanya 80 negara dan empat organisasi yang mendukung komunike bersama tersebut.
Indonesia jadi salah satu negara dalam 16 negara dan organisasi yang abstain, termasuk Libya, Arab Saudi, Thailand, India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Uni Emirat Arab.
Dalam pidato penutupnya pada sidang pleno, Presiden Swiss Viola Amherd mengatakan bahwa meski berbeda pandangan mereka "berhasil menyepakati visi bersama."
"Kami telah menetapkan visi tersebut dalam Komunike Burgenstock," kata Amherd.
"Dengan ini kita mengirim sinyal yang jelas kepada rakyat Ukraina dan semua pihak yang terkena dampak langsung akibat perang: Sebagian besar komunitas internasional mempunyai keinginan untuk membawa perubahan," sambung dia, seperti yang dikutip dari Anadolu Agency via Antara.
Amherd menjelaskan bahwa dengan adanya deklarasi akhir, negara-negara telah menetapkan kerangka kerja dan perlu melanjutkan diskusi lebih lanjut.
Amherd mengidentifikasi tiga topik yang akan menjadi fokus negara-negara tersebut. Pertama, penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus dilakukan dengan aman, terlindungi, dan ramah lingkungan.
Kedua, ketahanan pangan tidak boleh dijadikan senjata dalam bentuk apa pun. Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan, di sepanjang rute perdagangan, serta terhadap pelabuhan dan infrastruktur sipil, tidak dapat diterima.
Ketiga, semua tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara ilegal, harus dikembalikan ke Ukraina.
'Perdamaian memerlukan keterlibatan dan dialog antara semua pihak'
Dalam deklarasi bersama tersebut, negara-negara pendukung menyatakan bahwa mereka melakukan "pertukaran pandangan yang bermanfaat, komprehensif, dan konstruktif menuju kerangka perdamaian yang menyeluruh, adil, dan abadi, berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB."
"Secara khusus, kami menegaskan kembali komitmen untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun, prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah semua negara," bunyi pernyataan tersebut.
"... termasuk Ukraina, dalam perbatasan mereka yang diakui secara internasional, termasuk perairan teritorial, serta penyelesaian sengketa melalui cara damai sebagai prinsip hukum internasional," lanjut pernyataan tersebut.
Namun, mereka menggarisbawahi bahwa mencapai perdamaian "membutuhkan keterlibatan dan dialog antara semua pihak."
TERPOPULER
