Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin ikut menanggapi perihal Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengalami peretasan. Bahkan, pelaku peretasan meminta uang tebusan kepada pemerintah sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
Terkait hal itu, Maruf Amin meminta agar kasus peretasan ini menjadi pelajaran berharga untuk lebih memperkuat keamanan siber.
Pernyataan itu disampaikan Wapres Maruf Amin usai menghadiri acara Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) Ke-91 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (25/6t/2024).
"Karena itu gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita untuk mengantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang," ucap Wapres dikutip dari Antara, Selasa.
Menurut Wapres, serangan siber memang bisa terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia. Untuk itu, pemerintah mempunyai tugas untuk mengantisipasi sekaligus memperkuat keamanan siber.
"Kita sedang menyiapkan antisipasi-antisipasinya. Memang ini selalu terjadi saja di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi juga kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu dan pemerintah akan terus berusaha. Karena itu, memang pemerintah selalu membuat satu data nasional, jadi supaya tidak tercecer ke mana-mana," tutur Wapres.
Wapres pun mengatakan kejadian tersebut juga sedang diusut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Sebabnya apa terjadi penurunan ini, itu sedang dilakukan oleh pihak Kominfo dan juga oleh BSSN dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya," ucap Wapres.
Ogah Bayar Uang Tebusan dari Peretas
Baca Juga: Peretas PDN Minta Uang Tebusan 8 Juta Dolar AS, Menkominfo: Gak Akan Kami Turuti
Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan membayar atau memenuhi tuntutan senilai 8 dolar AS yang diajukan pihak penyerang PDNS 2.
![Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/06/19/29578-satgas-pemberantasan-judi-online-menkominfo-budi-arie-setiadi.jpg)
"Nggak, nggak, nggak akan. Tidak akan," tegas Budi Arie kepada wartawan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Budi mengatakan saat ini pusat layanan publik sudah bisa diatasi. Serangan virus ransomware yang ditujukan kepada PDNS 2, kata dia, tengah dievaluasi.
Dia juga menekankan bahwa serangan bukan dilakukan terhadap PDN, melainkan terhadap PDNS 2.
"Supaya teman-teman media jangan salah, ini bukan PDN tapi PDNS 2 yang ada di Surabaya. Bukan Pusat Data Nasional, ini PDNS 2, karena sedang dibangun PDN-nya maka kita gunakan yang sementara di Surabaya," kata dia.
Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian secara terpisah menyampaikan bahwa gangguan yang terjadi pada PDNS 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama "Braincipher".
