Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie justru bersyukur motif peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware bukan atas dasar serangan negara lain, tapi dengan motif ekonomi.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah Alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara berat," kata Budi.
Ia lantas mencontohkan adanya kasus peretasan dengan motif serangan negara. Itu dialami oleh Saudi Arabia.
"Kayak beberapa bulan lalu, pemerintah Saudi Arabia diserang oleh hacker-hacker Iran. Karena negara actornya. Itu berat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengaku ke depan pihaknya akan melaporkan secara berkala kepada Komisi I DPR RI soal pemulihan pasca peretasan.
"Dan jika berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala dan seluruh anggoa komisi I tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi, juga kita lakukan terhadap PDNS 1, ini juga kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya," pungkasnya.
Sebelumnya Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihak yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat.
"Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS," kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Usul Pemerintah Bentuk Satgas Usai PDN Diretas, Legislator PKS: Ini Persoalan Sangat Serius Sekali
Meski demikian Budi Arie memastikan pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan peretas PDN soal uang tebusan 8 juta dolar AS.
