Budi Arie Didesak Mundur Usai PDN Diretas, Maruf Amin: Kita Pulihkan Dulu, Siapa yang Disalahkan Itu Nanti

Ria Rizki Nirmala Sari, Fakhri Fuadi Muflih

Minggu, 30 Juni 2024 | 13:28 WIB
Budi Arie Didesak Mundur Usai PDN Diretas, Maruf Amin: Kita Pulihkan Dulu, Siapa yang Disalahkan Itu Nanti
Wapres Maruf Amin Melakukan Kunjungan Kerja ke China/ Dokumentasi SETWAPRES

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin tak mau bicara banyak soal munculnya desakan masyarakat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi agar mundur dari jabatannya setelah adanya serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Ia menilai penggantian menteri merupakan hak prerogatif presiden.

“Mengenai ganti menteri, itu urusannya hak prerogatif Presiden,” ujar Maruf dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/6/2024).

Dalam kondisi ini, Maruf meminta semua pihak terkait tidak saling menyalahkan. Prioritas utama adalah membereskan masalah keamanan dari PDN.

Ia berharap segera ada solusi agar penyerangan yang dilakukan peretas menggunakan ransomware tak lagi terulang.

“Pertama kita pulihkan dulu situasinya, baru kita cari sebabnya. Siapa yang harus disalahkan itu nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 memasuki babak baru. Kini muncul petisi yang menuntut Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi, yang juga pengelola PDNS 2 Surabaya, mundur dari jabatannya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi datang menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. (Suara.com/Novian)
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi datang menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. (Suara.com/Novian)

Petisi ini dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network alias SAFEnet dengan judul "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" dan dimuat di situs Change.org.

Dalam petisi itu, SAFEnet menilai kalau Menkominfo harus bertanggung jawab terhadap serangan ransomware yang menimpa PDNS 2 Surabaya. Lebih lagi Kominfo adalah lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya.

"Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini," tulis petisi SAFEnet, dikutip Jumat (28/6/2024).

baca juga

Selain itu, SAFEnet meminta Kominfo dan BSSN harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.

"Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!" pinta petisi itu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Apa itu Windows Defender yang Disebut Jadi Biang Kerok Ransomware Retas Pusat Data Nasional?

Apa itu Windows Defender yang Disebut Jadi Biang Kerok Ransomware Retas Pusat Data Nasional?

Tekno | Minggu, 30 Juni 2024 | 13:24 WIB

Insiden PDN: Habiskan Rp700 M, Data Imigrasi Error dan Sistem Pajak Terganggu

Insiden PDN: Habiskan Rp700 M, Data Imigrasi Error dan Sistem Pajak Terganggu

Bisnis | Minggu, 30 Juni 2024 | 11:59 WIB

Buntut Peretasan PDN, Cyberity: Menkominfo Budi Arie Harus Mundur

Buntut Peretasan PDN, Cyberity: Menkominfo Budi Arie Harus Mundur

News | Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:30 WIB

Disorot Buntut PDN Diretas, Total Gaji dan Tunjangan Kepala BSSN Capai Puluhan Juta

Disorot Buntut PDN Diretas, Total Gaji dan Tunjangan Kepala BSSN Capai Puluhan Juta

Lifestyle | Sabtu, 29 Juni 2024 | 15:20 WIB

Harta Kekayaan Hinsa Siburian Capai Rp9,7 M, Kepala BSSN Dipanggil Jokowi Buntut PDN Diretas

Harta Kekayaan Hinsa Siburian Capai Rp9,7 M, Kepala BSSN Dipanggil Jokowi Buntut PDN Diretas

Lifestyle | Sabtu, 29 Juni 2024 | 13:32 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×