Suara.com - Presiden Jokowi menyoroti prosedur birokrasi rumit yang masih banyak ditemukan di lapangan. Padahal, kata Jokowi, deregulasi hingga debirokratisasi sudah banyak dilakukan.
"Walaupun kami tahu deregulasi sudah banyak dilakukan. Walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan," ujar Jokowi dalam sambutan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024).
"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan," sambung Jokowi dalam sambutannya di acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023.
Kepala negara menyoroti izin yang diganti pertimbangan hingga rekomendasi. Tetapi, tetap saja mengurus hal tersebut tetap rumit.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah," kata Jokowi.
"Jangan ada yang tepuk tangan," ujarnya.
Jokowi mengatakan prosedur birokrasi yang rumit masih ada dalam praktik-praktik di lapangan. Hal itu juga menurut Jokowi yag mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah.
"Oleh karena itu saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," tutur Jokowi.
WTP itu Kewajiban
Baca Juga: Respons Pernyataan Jokowi, Prabowo Tak Ingin Ada Kebocoran: BPK Harus Lebih Ketat Mengawasi
Jokowi menyampaikan selamat kepada jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas predikar wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dicapai dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Meski begitu, Jokowi mengingatkan bahwa WTP bukan prestasi.
Lebih dari prestasi, Jokowi menegaskan bahwa capaian WTP merupakan keharusan.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara," kata Jokowi dalam sambutan di acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Jokowi menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah bahwa penggunaan uang negara tersebut akan diaudit setiap tahun.
"Kami harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik," kata Jokowi.
"Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," sambung Jokowi.
