Infografis
"Tok, tok, tok," palu sidang di DPR RI kembali berbunyi.
"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah rancangan undang-undang usul inisiatif badan legislasi DPR RI tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI?," tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus dalam rapat kepara anggotanya.
"Setuju," jawab kompak para anggota DPR RI yang hadir tanpa ada interupsi ataupun diwarnai perdebatan.
Hal itu pun semakin menguatkan jika Revisi UU Wantimpres untuk menghadirkan kembali DPA semakin dikebut.
Benarkah DPA Pesanan?
"Dari proses perencanaan yang tergesa-gesa terlihat bahwa kemunculan RUU Wantimpres di penghujung periode ini tak bisa tidak untuk persiapan pemerintahan baru yang akan datang," begitu ucap Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi),
kepada Suara.com.
Bukan tanpa alasan, Lucius menilai seperti itu lantaran beberapa Revisi Undang-Undang sebelumnya seperti mengenai Polri-TNI hingga Kementerian Negara juga dibahas begitu cepat.
"Jadi jelas unsur pesanan dalam perencanaan dan pembahasan RUU-RUU tersebut sangat jelas terlihat," sambungnya.
Baca Juga: Tuai Polemik, Yusril Tanggapi Wacana DPA Dihidupkan Lagi Lewat RUU Wantimpres, Simak!
Ia pun membeberkan bahayanya soal RUU dibahas dan disetujui oleh DPR karena adanya pesanan.
"Bahaya segera terlihat ketika UU hanya dibuat untuk memenuhi pesanan. Sulit rasanya melihat hasil yang berkualitas atau terakomodirnya kepentingan publik. Bahkan sekedar untuk melibatkan publik dalam proses pembahasan pun rasanya tutur dia.
Melihat adanya kekhawatiran itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada jajarannya agar berhati-hati dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Wantimpres untuk menghadirkan kembali DPA.
"Yang pasti jangan sampai kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi UU apalagi UUD" kata Puan tak lama usai Rapat Paripurna 11 Juli 2024.
Harusnya Lewat Amendemen
"Ya kita lihat aja nanti. Kan sudah disetujui. Cuma, kalau begitu kan kita kembali ke Undang Undang Dasar 1945 dong, keberadaan DPA," kata Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat.
