Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bantah Bahas Program Makan Bergizi Bareng Ekonom Heriyanto: Enggak Ada!

Suara.com - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pihaknya tidak pernah membahas ihwal anggaran program makan bergizi gratos dengam ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.

Sebelumnya, dakam keterangan tertulis, Hasan menyampaikan Heriyanto hanya mengklaim diajak dikusi dengan tim Prabowo ihwal program makan bergizi. Diketahui muncul isu anggaran program makan bergizi dipotong menjadi Rp7.500 yang dilontarkan oleh Heriyanto.

Hasan menegaskan tidak pernah ada pembicaraan dengan Heriyanto terkait program makan bergizi.

"Enggak ada, dari tim sinkronisasi, enggak ada," kata Hasan di Media Center Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Hasan memastikan kembali bawah tidak benar bila tim Prabowo-Gibran bertemu dan berdiskusi dengan Heriyanto.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan itu sama sekali di tim dan tim sinkronisasi," kata Hasan.

Bantah Sunat Anggaran 

Sebelumnya, Hasan Nasbi membantah ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan ihwal anggaran program makan bergizi gratis yang disebut dipangkas menjadi Rp7.500 per anak.

Melalui keterangan tertulis, Hasan menegaskan rumor terkait pemangkasan anggaran per orang untuk makan bergizi gratis siswa di sekolah sekolah  hanya isu dan tidak resmi dari Tim Gugus Tugas Sinkronisaai Prabowo-Gibran.

“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statemen resmi dari tim,” kata Hasan, Jumat.

Menurutnya, fokus utama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kecukupan gizi.

“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan.

Sementara untuk anggaran per anak, tim masih melakukan kajian. Kekinian banyak ide dan saran dari berbagai pihak perihal program makan bergizi tersebut.

“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi,” kata Hasan.

Hasan menjelaskan, wilayah di Indonesia sendiri memiliki keberagaman sumber gizi sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu sama lain.