Suara.com - PP Muhammadiyah pada akhir bulan ini akan menentukan sikap terkait tawaran dari pemerintah untuk mengelola pertambangan. Keputusan akan diambil pada akhir Juli ini.
Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengakui, lembaganya telah ditawari untuk mengelola izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerinyah.
Hal itu disampaikan Abdul dalam akun instagram pribadinya @abe_mukti dilihat Suara.com, Kamis (25/7/2024) sore.
"Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah: 1. ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024," kata Abdul.
Namun, meski telah ditawarkan kepada Muhammadiyah, belum diketahui di mana lokasi pertambangan tersebut.
Abdul menyampaikan, penawaran dari pemerintah itu sudah dibahas oleh jajaran PP Muhammadiyah.
"PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli," katanya.
Kendati begitu, Abdul menegaskan, jika sikap resmi Muhammadiyah terkait kelola izin tambang ini akan disampaikan pada akhir Juli 2024 ini.
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," ujar dia.
Baca Juga: Sikap Resmi Muhammadiyah Soal Tawaran Kelola Tambang Akan Diputuskan Akhir Bulan Ini
Sebelumnya, beredar kabar jika PP Muhammadiyah akan mengikuti langkah PBNU untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Kabar tersebut dikuatkan dengan adanya pernyataan Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Anwar Abbas.
