Suara.com - Menjelang lengser dari jabatan sebagai presiden dua periode, Jokowi akhirnya melayangkan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (1/8/2024) lalu.
Permintaan maaf Jokowi pun sempat menuai sindiran dari PDIP. Jokowi dianggap tidak tulus saat menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Berbeda dengan pihak Istana yang justru menyebut jika Jokowi adalah pemimpin yang rendah hati.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
Awalnya, Ari menyebut jika permintaaan maaf dari Jokowi sebagai perwujudan dari nilai luhur agama dan adab ketimuran.
"Permintaan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur agama dan adab ketimuran," kata Ari Dwipayana dikutip dari Antara, Rabu (7/6/2024).
Menurut Ari, konteks penyampaiannya pun di lakukan Jokowi pada agenda forum Zikir dan Doa Kebangsaan yang dihadiri berbagai tokoh lintas agama dan masyarakat yang digelar untuk menyambut Bulan Kemerdekaan RI.
Meskipun dari berbagai hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan dan juga tingkat kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, kata Ari, namun Presiden tetap menyadari bahwa sebagai manusia biasa, beliau tidaklah sempurna.
"Sikap semacam ini merupakan manifestasi dari sikap rendah hati dari seorang pemimpin," katanya.
Kritik Telak PDIP usai Jokowi Minta Maaf
PDIP sebelumnya sempat mengkritik soal permintaaan maaf dari Jokowi karena dianggap hanya sekedar lip service belaka. Apa yang disampaikan Jokowi diragukan ketulusannya.
"Kita berusaha positifve thinking bahwa ini bukan sekedar lips service. Tetapi rasanya akhir-akhir ini lagi tren hal-hal yang sifatnya fake (palsu)," kata Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro kepada Suara.com, Jumat (2/8/2024).
Ia mengatakan, seharusnya permintaan maaf itu harus diikuti dengan perbuatan. Namun ia menyinggung, kebiasaan Jokowi yang selalu melakukan hal yang berkebalikan.
"Permintaan maaf yang tulus itu biasanya diikuti dengan perbuatan. Tetapi kalau mencermati komentar netizen itu kan kalau persoalan Pak Jokowi, biasanya berlaku hukum kebalikan," katanya.
"Apalagi sampai ada yang membuat pelesetan Nawacita menjadi Nawadosa. Itu artinya kan apa yang disampaikan banyak yang berbeda dengan yang dirasakan masyarakat," sambungnya.
Ia mengatakan, permintaan yang disampaikan Jokowi tersebut bukan masalah waktu, namun yang harus diperhatikan adalah kesungguhannya.
"Masalah timing tidak lagi relevan karena yang penting adalah alasan dan kesungguhannya. Jika dua hal itu saja banyak yang ragu, bagaimana bisa menentukan tepat tidak waktunya," ujarnya.
