Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?

Bangun Santoso

Senin, 02 Februari 2026 | 17:39 WIB
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak memaparkan materi konferensi pers usai rapat koordinasi di Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/1/2026). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)
baca 10 detik
  • PPATK menemukan perputaran dana penambangan emas ilegal mencapai Rp992 triliun, hampir sepertiga APBN.
  • Satgas PKH akan memverifikasi data lapangan dan menindak tegas jika terbukti merusak kawasan hutan.
  • Penanganan kasus di luar kawasan hutan akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum terkait penyidikan lebih lanjut.

Suara.com - Temuan fantastis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar adanya perputaran dana senilai Rp992 triliun dari aktivitas penambangan emas ilegal di Indonesia. Nilainya yang luar biasa besar, nyaris sepertiga dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi temuan yang mengguncang ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan siap turun tangan untuk mendalami dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Langkah awal satgas adalah memetakan apakah praktik haram ini beroperasi di dalam kawasan hutan negara atau di luarnya.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya akan memverifikasi data PPATK tersebut langsung di lapangan. Jika terbukti aktivitas ilegal itu merusak kawasan hutan, satgas tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas.

"Sepanjang berkaitan dengan pelanggaran aturan atau misalnya berkaitan dengan tambang ilegal seperti itu di kawasan hutan, tentu data analisis PPATK itu akan ditindaklanjuti untuk mengecek, memverifikasi di lapangan di kawasan hutan kita," kata Barita di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, ia merinci sanksi yang akan dijatuhkan jika pelanggaran terjadi di dalam kawasan hutan.

Sanksi tersebut tidak main-main, mencakup penagihan denda administrasi dalam jumlah besar, pengambilalihan lahan secara paksa oleh negara, hingga upaya pemulihan aset untuk mengembalikan kerugian.

Namun, skenarionya akan berbeda jika tambang emas ilegal tersebut ternyata beroperasi di luar kawasan hutan. Dalam kasus ini, Satgas PKH akan melimpahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum (APH) yang berwenang.

"Tentu akan ditindaklanjuti melalui penyidikan yang dilakukan oleh APH, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi," ucap Barita sebagaimana dilansir Antara.

baca juga

Jaringan Raksasa Lintas Pulau Hingga Luar Negeri

Temuan PPATK ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari sebuah jaringan kejahatan yang terorganisir dan masif.

Dari 27 hasil analisis dan dua informasi terkait sektor pertambangan, PPATK mencatat adanya perputaran dana dengan total nominal transaksi mencapai Rp517,47 triliun.

Fokus utama yang menjadi perhatian serius PPATK adalah dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Praktik ini tersebar luas di berbagai wilayah strategis Indonesia, mulai dari Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, hingga Pulau Jawa.

Skala operasinya pun tak hanya bersifat lokal. PPATK mengendus adanya praktik distribusi emas ilegal hasil PETI yang alirannya bahkan sampai menembus pasar luar negeri.

Selama periode 2023-2025, PPATK secara spesifik mencatat total nilai nominal transaksi yang diduga kuat terkait PETI mencapai Rp185,03 triliun.

Dari transaksi tersebut, total perputaran dananya melambung hingga angka Rp992 triliun, sebuah nilai yang menunjukkan betapa masifnya aktivitas pencucian uang di sektor ini.

Kasus ini membuka mata publik terhadap potensi kerugian negara yang luar biasa besar, bukan hanya dari sisi pendapatan pajak dan royalti yang hilang, tetapi juga dari kerusakan lingkungan yang tak ternilai harganya.

Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat membongkar siapa saja aktor intelektual atau 'king maker' yang selama ini menjadi bekingan di balik gurita bisnis tambang emas ilegal tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan

Bukan Cuma 28, Satgas PKH Ungkap Potensi Gelombang Baru Pencabutan Izin Perusahaan Pelanggar Hutan

News | Selasa, 27 Januari 2026 | 20:43 WIB

Danantara Akan Atur Pemanfaatan Lahan yang Dirampas Satgas PKH dari 28 Perusahaan

Danantara Akan Atur Pemanfaatan Lahan yang Dirampas Satgas PKH dari 28 Perusahaan

Bisnis | Selasa, 27 Januari 2026 | 18:27 WIB

Satgas PKH Terus Berburu Perusahaan Pelanggar Aturan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Satgas PKH Terus Berburu Perusahaan Pelanggar Aturan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Bisnis | Selasa, 27 Januari 2026 | 18:04 WIB

Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera

Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera

News | Selasa, 27 Januari 2026 | 16:40 WIB

28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?

28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?

News | Selasa, 27 Januari 2026 | 16:38 WIB

Bantah Tebang Pilih, Satgas Ungkap Proses di Balik Perintah Prabowo Sikat 28 Izin Perusahaan

Bantah Tebang Pilih, Satgas Ungkap Proses di Balik Perintah Prabowo Sikat 28 Izin Perusahaan

News | Minggu, 25 Januari 2026 | 19:27 WIB

Dari London, Prabowo Gelar Ratas Bahas Penertiban Hutan

Dari London, Prabowo Gelar Ratas Bahas Penertiban Hutan

Video | Rabu, 21 Januari 2026 | 16:37 WIB

Terkini

Harga Cabai Rawit Merah Naik Jadi Rp98 Ribu/Kg, Daging Sapi Justru Turun

Harga Cabai Rawit Merah Naik Jadi Rp98 Ribu/Kg, Daging Sapi Justru Turun

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 09:04 WIB

Bukan Tabrak Lari! Ini Fakta di Balik Aksi Sekuriti Naik Kap Mobil di PIK

Bukan Tabrak Lari! Ini Fakta di Balik Aksi Sekuriti Naik Kap Mobil di PIK

News | Jum'at, 20 November 2026 | 09:00 WIB

Hutan Bandung Utara Terdesak Alih Fungsi Lahan

Hutan Bandung Utara Terdesak Alih Fungsi Lahan

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 09:00 WIB

The Book That Almost Rhymed, Petualangan Lucu dari Ide Tak Terduga

The Book That Almost Rhymed, Petualangan Lucu dari Ide Tak Terduga

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 09:00 WIB

Perempuan Diminta Melek Keuangan agar Bisa Tembus Kredit Bank

Perempuan Diminta Melek Keuangan agar Bisa Tembus Kredit Bank

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 08:44 WIB

Bocoran UMP Jabar 2027 Masuk Angka Rp3 Jutaan, Buruh Minta Lebih Tinggi!

Bocoran UMP Jabar 2027 Masuk Angka Rp3 Jutaan, Buruh Minta Lebih Tinggi!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:40 WIB

Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase

Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase

Riau | Jum'at, 20 November 2026 | 08:38 WIB

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Gimana Dampaknya bagi Industri Kripto?

OJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Gimana Dampaknya bagi Industri Kripto?

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 08:35 WIB

Berani Tidak Disukai: Refleksi Diri untuk Lepas dari Ekspektasi Sosial

Berani Tidak Disukai: Refleksi Diri untuk Lepas dari Ekspektasi Sosial

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 08:30 WIB

Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!

Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!

Jakarta | Jum'at, 20 November 2026 | 08:29 WIB

×