Suara.com - Praktik politik dinasti di Indonesia tumbuh subur terjadi setelah gerakan reformasi 1998 bergulir. Harapan terjadinya perbaikan iklim demokrasi Indonesia, justru malah menjadikan politik dinasti kian marak, terutama setelah penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung.
Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha bahkan menyebut politik dinasti sekarang lebih banyak dari era Orde Baru.
"Entah kenapa pascareformasi, terutama pasca adanya pilkada dengan vote langsung tahun 2005 ya, praktik politik dinasti itu subur. Begitu beda dengan zaman Orde Baru ya, kalaupun ada tidak sesubur saat ini," kata Egi ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Selain jumlahnya yang kian banyak, perbedaan praktik politik dinasti era orde baru dan reformasi juga terlihat dari prosesnya.
Egi menyebutkan bahwa Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri termasuk salah satu contoh produk politik dinasti dari era kepemimpinan Presiden Soekarno.
"Tapi Megawati itu jadi dalam posisi sekarang prosesnya panjang. Tidak dalam 1-2 tahun atau waktu yang singkat, dia sudah menjadi pejabat," tuturnya.
Sementara itu, praktik politik dinasti pada masa sekarang cenderung terjadi secara instan. Hal tersebut yang disebut mencederai proses kompetiai dalam demokrasi.
"Jadi sayangnya ada cara-cara instan yang digunakan oleh berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam hal ini adalah politik dinasti," ujarnya.
Egi juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut jadi penyebab praktik politik dinasti terus menjamur saat ini.
Baca Juga: Megawati Lecut Semangat Kader Jelang Pilkada Serentak: Kerja Turun Ke Bawah, Bonding Dengan Rakyat!
Hal tersebut tak lepas dari sikap Jokowi yang membiarkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, maju sebagai calon Wakil Presiden meski usianya pada saat itu belum memenuhi syarat.
Selain itu, anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga terbilang punya karir politik sangat instan.
Pasalnya, suami Erina Gudono itu bisa langsung menjadi ketua umum partai meski baru dua hari bergabung dan tidak memiliki pengalaman berpolitik sebelumnya.
