Suara.com - Beredar surat dari sejumlah politisi senior Partai Golkar yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berisikan permintaan kesediaan untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Partai Golkar pasca-pengunduran diri Airlangga Hartarto.
Surat bertarikh Rabu, 14 Agustus 2024 itu ditandatangani beberapa politisi senior Partai Golkar. Di antaranya Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi dan Riswan Tony.
“Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” tulis surat tersebut, dikutip Senin, (19/8/2024).
Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Ridwan Hisjam membenarkan isi surat tersebut. Ia menilai adanya hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Partai Golkar.
“Betul, itu tanda tangan saya. Sudah betul,” kata Ridwan Hisjam mengonfirmasi surat dukungan yang beredar di kalangan media, Senin (19/08/2024).
Ia mengatakan, tidak ada yang salah atau dilanggar untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai nahkoda baru partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sebab, kata Ridwan Hisjam, Golkar merupakan partai terbuka dan demokratis, siapapun boleh untuk dicalonkan menjadi ketum, karena Golkar merupakan partai yang merepresentasikan aspirasi rakyat.
“Tidak ada masalah kan, ini kan partai terbuka, Golkar ini partai terbuka, partai yang demokratis, partai yang mengedepankan manajemen modern, partai yang mandiri dan juga partai yang merepresentasikan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, alasan meminang Presiden Jokowi untuk memimpin Golkar berangkat dari keinginan atau aspirasi dari pemilih Partai Golkar.
Atas dasar itulah, politisi asal Jawa Timur ini bersama senior Golkar lainnya meminta kesediaan Presiden Jokowi maju sebagai Ketum Partai Golkar.
“Aspirasi rakyat ini sekarang itu menginginkan Pak Jokowi, tapi apakah Pak Jokowi mau atau tidak saya belum tahu itu, kan aspirasi kita yang mana kita mendengarkan dari aspirasi rakyat, terutama aspirasi rakyat Golkar, pemilih-pemilih Golkar itu yang menginginkan Pak Jokowi, suara Golkar sama suara anggota Golkar kan lebih banyak suara pemilih Golkar,” ujarnya.
Mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi sandungan Presiden Jokowi maju, Ridwan mengatakan AD/ART masih bisa diubah di Musyawarah Nasional (Munas) karena merupakan forum tertinggi.
Untuk itu, Ridwan menilai AD/ART tidak akan menjadi hambatan berarti sebab bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
“Terus kalau dikecam tidak sesuai dengan AD/ART, ya kan ada AD/ART-nya disesuaikan, kan Munas Golkar itu lembaga tertinggi untuk melakukan perubahan apa saja, jadi bisa saja pemilik suara nanti melakukan perbaikan di dalam anggaran dasar,” ungkapnya.
“Undang-undang saja bisa diubah kok apalagi ini cuma anggaran dasar, jadi diperbolehkan dan memang kami menginginkan Pak Jokowi,” sambungnya.
TERPOPULER
