Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut telah melakukan kekerasan mental kepada rakyat Indonesia.
Hal tersebut dipicu dari keresahan publik terhadap sistem demokrasi yang aturannya diubah-ubah, hingga menimbulkan gerakan 'Peringatan Darurat Indonesia' di media sosial.
"Secara aspek kesehatan mental, bisa dibilang kondisi yang ada sekarang ini juga adalah kekerasan mental. Karena bener-bener ini kondisi kebijakan-kebijakan publik saat ini tuh merugikan mentalitas rakyat," kata Psikolog Anastasia Satriyo kepada Suara.com saat dihubungi, Kamis (22/8/2024).
Anastasia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak adil bagi rakyat kemudian menimbulkan keresahan publik, berdampak terhadap gangguan mental yang disebut trauma struktural.
Gejalanya berupa muncul perasaan depresi dan putus asa terhadap pemerintah.
"Kita juga bisa trauma struktural karena negara ini nggak bener, misalnya, ngatur harga ambang batas kebutuhan pokok. Jadi kita kayak ngerasanya hidup makin tercekik," katanya.
Jenis trauma itu muncul dari sistem sosial, politik, atau ekonomi yang merugikan individu maupun kelompok secara sistematis dan terus-menerus.
Penyebabnya akibat struktur atau institusi dalam masyarakat yang menciptakan ketidakadilan, diskriminasi, serta penindasan.
"Ketidakadilan dan manipulasi pemerintah itu sangat bisa menyebabkan trauma dan penderitaan psikologis yang mendalam buat masyarakat," kata Anastasia.
Baca Juga: Putusan MK Diabaikan DPR, Media Amerika Serikat Soroti Sekutu Jokowi Picu Kemarahan Warga
Psikolog di Klinik Brawijaya Kemang itu menambahkan bahwa trauma struktural tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Melainkan hasil dari pola berulang yang terlembaga dalam struktur sosial.
Trauma jenis itu memang paling rentan terjadi pada kelompok minoritas, ekonomi rendah, dan termarginalkan akibat kebijakan pemerintah.
"Trauma struktural seringkali lebih sulit dikenali dan diatasi karena melibatkan perubahan dalam struktur sosial atau politik yang mendalam dan kompleks," ujarnya.
