Anies Baswedan Merapat, Mengingat Kembali saat PDIP Jadi Oposisi Pemerintah

Suara.com - Usai kalah dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, PDIP memutuskan menjadi oposisi. Jejak kapan terakhir kali PDIP jadi oposisi kini menarik untuk diulas kembali.

Pada Pemilu 2004, PDIP harus menerima kekalahan atas kombinasi Partai Demokrat dan Golkas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung, yakni Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Usai pemilihan tahun 2004 tersebut PDIP memutuskan menjadi oposisi sampai tahun 2009.

Maka, jika ditanya kapan terakhir kali PDIP jadi oposisi, itu adalah pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, di tahun 2024, PDIP menyatakan siap menjadi oposisi pemerintahan yang baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil quick count, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi pemilu dengan perolehan suara mencapai 50 persen. Sementara dua lawannya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tertinggal di beakang. Pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh suara hanya 16 persen.

Rekam jejak PDIP jadi oposisi

Kapan terakhir kali PDIP jadi oposisi? jawabannya mengemuka dengan mudah ketika kita kembali ke masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama sepuluh tahun kepemimpinan SBY, partai Banteng itu berperan sebagai oposisi. Posisi PDIP saat itu berada di luar pemerintahan.

Selama menjadi partai oposisi, PDIP melakukan banyak kritik terhadap kebijakan publik SBY. PDIP mengkritik penetapan ExxonMobil sebagai lead operator Blok Cepu dan menolak kenaikan harga BBM. Pada masa itu, PDIP menunjukkan konsistensinya dalam menolak kebijakan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Pada saat itu, publik pun mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada PDIP sehingga kepercayaan masyarakat pada partai ini pun meningkat.

Banyak pihak mendukung PDIP dan partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin menjadi partai oposisi. Pengamat politik, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur menilai kepemimpinan Prabowo-Gibran akan militeristik yang mengancam status negara hukum dan demokrasi.

Oleh karena itu, perlu adanya partai oposisi yang mampu mengontrol anggaran dan mengawal demokrasi. Oleh karenanya, setelah Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan partainya akan menjadi partai oposisi, diharapkan dapat fokus menjadi penjaga demokrasi.

Kontributor : Mutaya Saroh