Mahfud MD: Jika 3 Kali Dipanggil Bawaslu Dharma-Kun Tetap Mangkir, Pencalonannya Tidak Sah, Bisa Dipidanakan

Bangun Santoso | Suara.com

Senin, 26 Agustus 2024 | 17:12 WIB
Mahfud MD: Jika 3 Kali Dipanggil Bawaslu Dharma-Kun Tetap Mangkir, Pencalonannya Tidak Sah, Bisa Dipidanakan
Bakal pasangan calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengantarkan syarat dukungan maju di Pilgub DKI, Jakarta, Minggu (12/5/2024). ANTARA/HO-KPU DKI/am.

Suara.com - Eks Menkumham Mahfud MD mengomentari soal kasus dugaan pencatutan KTP pasangan jalur independen di Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. Diketahui, pasangan ini sudah dua kali mangkir dari pemanggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI.

Bawaslu DKI sendiri sudah melayangkan panggilan ketiga pada Minggu (25/8/2024).

"Dharma dan Kun sudah dipanggil oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta sebanyak dua kali, tetapi mereka tidak hadir. Hari ini adalah panggilan ketiga. Kami meminta agar mereka bersikap kooperatif," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Benny Sabdo kepada awak media, Minggu.

Tidak hanya itu, Sentra Gakkumdu Bawaslu juga telah melayangkan panggilan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta soal kasus NIK KTP dicatut untuk dukung pasangan itu.

Namun, pihak KPU DKI juga tidak hadir dalam dua panggilan sebelumnya.

"Hari ini kami panggil kembali KPU DKI Jakarta. Kami minta supaya mereka kooperatif," kata Benny.

Benny menjelaskan, bahwa Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta sudah mengumpulkan keterangan dari para pelapor, saksi korban, ahli teknologi informasi (IT), serta ahli hukum pidana pemilihan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum pencatutan KTP.

Diketahui, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU dan berhak maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 sebagai calon independen. Namun, sejumlah warga DKI Jakarta mengaku NIK KTP mereka dicatut sebagai pendukung pasangan tersebut.

Apa Kata Mahfud MD?

Melalui cuitan di X (dulu Twitter), Mahfud MD mengatakan, jika sudah dipanggil tiga kali tetapi Dharma Pongrekun dan Kun Wardana masih juga mangkir, maka Bawaslu perlu memutuskan secara in absentia bahwa pencalonannya tidak sah.

"Karena pencatutan masif KTP secara melawan hukum," kata Mahfud MD dikutip dari cuitannya di X, Senin (26/8/2024).

"Setelah itu dibawa ke proses pidana karena pelanggaran UU PDP, UU ITE, KUHP, dll," tambahnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PDIP Belum Umumkan Cagub Jakarta 2024, Pengamat Dorong Anies jadi Kader Partai

PDIP Belum Umumkan Cagub Jakarta 2024, Pengamat Dorong Anies jadi Kader Partai

News | Senin, 26 Agustus 2024 | 15:58 WIB

Kecewa PDIP Tak Pilih Ahok, Ahokers Sebut Mending Anies Ketimbang RK: KIM Isinya 12 Partai, Gak Baik buat Demokrasi

Kecewa PDIP Tak Pilih Ahok, Ahokers Sebut Mending Anies Ketimbang RK: KIM Isinya 12 Partai, Gak Baik buat Demokrasi

Kotak Suara | Senin, 26 Agustus 2024 | 15:24 WIB

Tak Ada Nama Anies Di Daftar Cagub PDIP Hari Ini, Ada Apa?

Tak Ada Nama Anies Di Daftar Cagub PDIP Hari Ini, Ada Apa?

News | Senin, 26 Agustus 2024 | 15:20 WIB

Politik Identitas Di Pilkada Jakarta Diprediksi Tak Akan Terjadi Lagi Meski Anies Resmi Jadi Cagub

Politik Identitas Di Pilkada Jakarta Diprediksi Tak Akan Terjadi Lagi Meski Anies Resmi Jadi Cagub

News | Senin, 26 Agustus 2024 | 13:01 WIB

PDIP Dikabarkan Umumkan Anies-Rano Karno Maju Pilgub Jakarta Siang Ini

PDIP Dikabarkan Umumkan Anies-Rano Karno Maju Pilgub Jakarta Siang Ini

News | Senin, 26 Agustus 2024 | 11:58 WIB

Anies Minta Doa Restu Ibundanya Sebelum Temui Megawati Siang Ini, Begini Kata Jubir

Anies Minta Doa Restu Ibundanya Sebelum Temui Megawati Siang Ini, Begini Kata Jubir

Kotak Suara | Senin, 26 Agustus 2024 | 11:42 WIB

Jejak Digital Sindir Warga Jakarta Disorot, Ridwan Kamil Minta Maaf: Itu Memang Saya yang Dulu, Kurang Bijak!

Jejak Digital Sindir Warga Jakarta Disorot, Ridwan Kamil Minta Maaf: Itu Memang Saya yang Dulu, Kurang Bijak!

News | Senin, 26 Agustus 2024 | 10:40 WIB

Terkini

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:06 WIB

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:57 WIB

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:34 WIB

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

News | Sabtu, 25 April 2026 | 00:02 WIB

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:59 WIB

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:55 WIB

UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial

UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:00 WIB

Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana

Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana

News | Jum'at, 24 April 2026 | 22:10 WIB

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi

News | Jum'at, 24 April 2026 | 21:17 WIB

AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional

AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional

News | Jum'at, 24 April 2026 | 21:11 WIB