Suara.com - Pada tanggal 30 September 1965 silam, terjadi pembunuhan yang menewaskan enam jenderal dan satu perwira dari Angkatan Darat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Kemudian, kejadian tragis ini menjadi titik penting yang menandai awal kemerosotan kekuasaan Presiden Soekarno.
Setelah peristiwa tersebut, muncul gelombang tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama mahasiswa, yang mendesak agar Soekarno lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Tuntutan tersebut didasarkan pada kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tragedi itu.
Selain itu, terdapat spekulasi bahwa Soekarno mungkin memiliki keterlibatan dalam pembunuhan para jenderal dan perwira tersebut. Hal ini semakin memperburuk posisinya di mata masyarakat dan mempercepat akhir dari masa pemerintahannya.
Awal Tuduhan Bung Karno Dalangi G30S
Tidak pernah ada bukti yang membuktikan bahwa Bung Karno terlibat langsung dalam peristiwa G30S. Sejak kemunculannya pada tahun 1941, PKI dikenal sebagai partai politik yang memiliki kecenderungan radikal dan sering kali diasosiasikan dengan tindakan-tindakan anarkis.
PKI juga terlibat dalam beberapa pemberontakan, salah satu yang paling terkenal adalah Pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Insiden ini mengakibatkan kematian sejumlah pejabat pemerintah serta tokoh-tokoh yang menentang komunisme di Indonesia.
Akibat dari tindakan-tindakan radikal tersebut, muncul desakan kuat dari rakyat agar PKI segera dibubarkan. Namun, Presiden Soekarno memilih untuk tidak merespons desakan tersebut.
Lebih jauh lagi, Soekarno justru menunjukkan dukungannya terhadap sayap kiri politik dengan mengeluarkan UU Darurat serta memperkenalkan konsep Nasakom pada tahun 1956. Nasakom, yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, bertujuan untuk merangkul tiga kekuatan utama dalam perpolitikan Indonesia: tentara, kelompok Islam, dan kaum komunis.
Meskipun Soekarno terus mempromosikan Nasakom, pada akhirnya konsep ini gagal mendapat dukungan luas dan perlahan-lahan menghilang. Keberadaan PKI sendiri semakin terjepit setelah Peristiwa G30S, di mana PKI dituding sebagai dalang di balik tragedi tersebut. Rakyat semakin keras menuntut agar Soekarno segera mengambil tindakan untuk membubarkan PKI.
Meski begitu, Soekarno tetap tidak menuruti permintaan rakyat. Masyarakat sudah lama mendesak agar PKI dibubarkan, tetapi Soekarno tak pernah memberikan respon yang diharapkan.
Sikapnya yang demikian akhirnya memicu spekulasi bahwa Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S, meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Saat peristiwa G30S berlangsung, diketahui bahwa Presiden Soekarno tidak berada di Istana Merdeka. Pada malam 30 September 1965, Soekarno menginap di rumah istri ketiganya, Ratna Sari Dewi.
Pagi harinya, ketika hendak kembali ke Istana, Soekarno justru memutuskan untuk singgah ke rumah istri keduanya, Haryanti, yang berada di daerah Slipi, karena mendengar kabar bahwa Istana Merdeka telah dikepung oleh pasukan misterius. Setelah itu, Soekarno dipindahkan ke Halim Perdanakusuma demi keselamatannya.
Fakta Sejarah Tragedi G30S
Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menegaskan bahwa tidak ada bukti hukum yang menunjukkan bahwa Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terlibat sebagai dalang dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S.
TERPOPULER
