Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal anggapan bahwa revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) untuk mengakomodir Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Wantimpres, kala Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.
Namun Dasco tak menjawab secara tegas, ia hanya mengatakan bahwa semua belum ada yang final.
"Ya kalau itu saya belum bisa jawab sekarang karena semua juga sampai dengan saat ini belum ada yang final," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Menurutnya, revisi UU Wantimpres itu untuk penguatan kelembagaan itu sendiri. Terlebih presiden terpilih bisa mendapatkan pertimbangan dari anggota Wantimpres.
"Ya jadi kan undang-undang wantimpres itu kan direvisi justru untuk penguatan supaya kemudian presiden yang terpilih nanti itu bisa mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Presiden," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan mekanisme pemilihan ketua Wantimpres itu, Dasco menyerahkan sepenuhnya kepada hasil revisi UU Wantimpres.
"Nah soal mekanisme yaitu kita serahkan kepada undang-undang dan kemudian sudah diketok kemarin ya itulah mekanisme yang ada," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya menyepakati untuk membawa Revisi Undang-Undang Wantimpres ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Pleno Baleg RUU Wamtimpres bersama pemerintah pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Awalnya Panja RUU Wantimpres diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporannya terhadap hasil pembahasan bersama pemerintah soal revisi.
Lalu masing-masing perwakilan fraksi-fraksi partai dalam Baleg diberikan kesempatan memberikan pandangannya soal RUU Watimpres.
Akhirnya, usai masing-masing menyampaikan pendapatnya, mayoritas fraksi menyatakan setuju untuk RUU Wantimpres dibawa ke Paripurna terdekat untuk segera disahkan jadi UU.
Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto lantas meminta persetujuan agar RUU tersebut bisa langsung dibawa ke Paripurna terdekat.
Untuk diketahui, dalam RUU ini terdapat sejumlah hal krusial yang alami perubahan, yakni tak jadinya perubahan nama nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA.
Nama yang disepakati yakni tetap Dewan Pertimbangan Presiden dengan tambahan kalimat Republik Indonesia. Selain itu nantinya dalam UU ini Ketua Wantimpres dapat bergantian memimpin.
TERPOPULER
