Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) punya kekhawatiran khusus terkait penanganan kasus korupsi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti. ICW khawatir korupsi masih dianggap sebagai tindakan yang menguntungkan secara meteri dengan risiko hukum rendah.
Peneliti ICW, Almas Sjafrina, menyebut penyebab dari hal tersebut akibat dari sikap menganggap enteng tindakan nepotisme.
"Penting untuk kita khawatirkan di era pemerintahan mendatang, ini juga menjadi faktor kenapa kemudian korupsi itu masih dianggap sebagai kejahatan yang meskipun resikonya tinggi tapi keuntungannya besar, adalah toleransi terhadap nepotisme dan konflik kepentingan," kata Almas saat dihubungi Suara.com, Jumat (13/9/2024).
Terlebih, kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 turut diwarnai isu nepotisme dan dinasti politik yang dapat pembiaran dari Presiden Joko Widodo.
Almas menyampaikan, pemberantasan korupsi yang ideal perlu dilengkapi dengan penegakan hukum yang bersih dari nepotisme serta tidak terbelenggu konflik kepentingan dari mana pun, termasuk pemerintah pusat.
"Akan repot juga kalau penegakan hukum berjalan tetapi di belakangnya ada persoalan nepotisme dan konflik kepentingan," ujarnya.
Rezim Prabowo-Gibran pun diminta untuk fokus membenahi reformasi birokrasi yang sudah ada grand design sejak 2010. Sayangnya, Almas mengkritisi kalau birokrasi pemerintah bukannya membaik, tapi justru mundur.
Salah satu yang mudah terlihat, kata Almas, terkait penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat pemerintahan Jokowi.
"Jadi susah untuk melihat apakah kondisi pemberantasan korupsi ke depan ini akan semakin menguat atau tidak. Yang kami khawatirkan, jangan sampai kemudian pemberantasan korupsi atau penegakan hukum anti-korupsi kedepan itu justru menjadi alat untuk membungkam lawan politik," tutur Almas.
Baca Juga: Program-program Prabowo Bakal Mulus, Jokowi Minta Tak Ada Penghalang
