REGIONAL:
- Bareskrim Polri menyetorkan uang hasil kejahatan judi online sebesar Rp58,1 miliar ke kas negara pada Kamis (5/3/2026).
- Dana sitaan tersebut berasal dari 133 rekening terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari perjudian daring.
- Penyerahan aset ini merupakan tindak lanjut konkret laporan PPATK sesuai implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2013.
Suara.com - Bareskrim Polri merampas dan menyetor uang hasil kejahatan judi online senilai Rp58,1 miliar ke kas negara.
Dana tersebut disita dari 133 rekening yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana asal perjudian online.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim PolrI Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan aset senilai puluhan miliar itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Total nilai aset yang kami serahkan kepada negara melalui Kejaksaan Agung, yang pada hari ini sejumlah Rp58.183.165.803 dari 133 rekening," ujar Himawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Penyitaan dan eksekusi aset tersebut merupakan hasil pengembangan dari 16 laporan polisi terkait tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas perjudian online.
Kasus ini bermula dari Laporan Hasil Analisis (LHA) yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik Bareskrim.
Dari laporan tersebut, polisi kemudian menelusuri aliran dana hingga melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online.
"Kami perlu tegaskan bahwa eksekusi aset hari ini merupakan tindak lanjut konkret dari laporan hasil analisis atau LHA yang diberikan oleh PPATK kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," jelas Himawan.
Eksekusi aset yang dilakukan merupakan bagian dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan harta kekayaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lain.
Himawan menegaskan penindakan tidak hanya menyasar penyelenggara atau operator judi online, tetapi juga aliran dana yang menopang operasional praktik ilegal tersebut. Penelusuran melalui skema TPPU dilakukan untuk memutus jaringan keuangan perjudian online.
"Dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2013, khususnya terkait aset yang bersumber dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dengan pidana asal perjudian online," katanya.
Ia menambahkan keberhasilan eksekusi aset tersebut tidak lepas dari kerja sama lintas lembaga dalam penanganan kasus perjudian online.
"Keberhasilan eksekusi aset hari ini adalah bukti kuatnya sinergitas antar kementerian/lembaga. Sinergi ini memastikan bahwa proses hukum terhadap tindak pidana perjudian online masih menjadi perhatian kita bersama," pungkasnya.
TERPOPULER
