Suara.com - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 menjadi UU. Pengesehan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 DPR RI masa sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sebelum disahkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, diperkenankan untuk menyampaikan laporannya soal pembahasan RAPBN 2025.
Sejumlah poin pun disampaikan Said secara lengkap dan jelas. Sampai akhirnya Said membeberkan alokasi penambahan anggaran dalam RAPBN 2025 untuk program Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Banggar bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran khsusnya pada K/L dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih (Prabowo)," kata Said.
Program itu antara lain kata Said, pertama soal program makan bergizi gratis. Menurut Said, program itu disepakati diberikan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.
"Satu, program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran sebesar 71 triliun," katanya.
Kemudian, ke dua, program pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan skrining penyakit katastropik dnegan anggaran 3,2 triliun.
"Tiga, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah dengan meningkatkan rs di darerah dari tipe d ke tipe c berserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran 1,8 triliun," ujarnya.
Lalu, ke empat, program renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel dan MCK sebanyak 22 ribu sekolah dengan alokasi anggaran Rp20 triliun.
"Lima, membangun sejumlah sekolah terintegrasi dengan anggaran Rp4 triliun," katanya.
"Enam, membangun lumbung pangan nasinal daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sewa baru 150 ribu hektar serta dukungan sarana prasarana pendukungan dengan anggara 15 triliun," sambungnya.
Said pun menyampaikan harapannya soal anggaran yang diberikan kepada pemerintah ke depan.
"Kita harapakan program quick win Presiden terpilih (Prabowo Subianto) mempercepat kualitas SDM yang masih tertinggal dibanding dengan negara negara tier kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, Banggar sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan kementerian dan lembaga yang baru kepada presiden dan wakil presiden 2024-2029 untuk mendukung komposisi kabinet baru.
"Dalam rangka mendukung komposisi kabinet yang baru banggar dan pemerintah sepakat memberikan keleluasan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran KL yang baru, sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden dan wapres terpilih untuk menyusun jumlah KL dalam pemerintahannya," tutupnya.
TERPOPULER
