Laporan Dana Awal Kampanye Paslon Pilkada Jakarta Dianggap Janggal: Nominalnya Tak Masuk Akal!

Suara.com - Para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyetorkan laporan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI. Nominalnya berbeda tiap calon besaran yang jauh berbeda tiap calonnya.

Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono melaporkan dana kampanye sebesar Rp1 miliar. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dana kampanyenya sebesar Rp5 juta dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebesar Rp100 juta.

Dari sudut pandang masyarakat, ternyata besaran dana kampanye yang dilaporkan itu dianggap mencurigakan. Salah satunya seperti yang disampaikan karyawan swasta, Dita (28).

Dita menilai laporan dana kampanye itu tidak masuk akal besarannya. Apalagi, untuk pasangan Dharma-Kun dan Pramono-Rano yang angkanya tak menyentuh Rp1 miliar.

(dari kiri ke kanan) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung - Rano Karno, Ridwan Kamil - Suswono dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana saat mengikuti rapat pleno terbuka pengundian nomor urut peserta calon pemilihan kepala daerah di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Bahkan, anggaran Dharma-Kun saja hanya Rp5 juta. Angkanya hampir sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2024 yang sebesar Rp5,06 juta.

"Kurang make sense ya. Kayak Pramono Rano nggak mungkin hanya Rp100 juta apalagi kampanye tiap hari. Pasti butuh biaya besar," ujar Dita kepada Suara.com, Kamis (3/10/2024).

"Apalagi Dharma-Kun, setara UMP Jakarta. Itu kan berarti biaya sebulan satu karyawan Jakarta. Ini Rp5 juta buat kampanye kan enggak masuk akal," jelasnya.

Para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta foto bersama usai membacakan Deklarasi kampamye damai di Kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (24/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Meski RK-Suswono melaporkan dana kampanye Rp1 miliar, Dita juga menganggapnya tak wajar. Sebab, pasangan itu didukung oleh 15 partai politik.

"Kalau logikanya satu partai kasih Rp1 miliar saja sudah Rp10 miliar. Kan dia pasti banyak pemodalnya," jelasnya.

Karyawan swasta lainnya, Bedul (26) mendorong para paslon peserta Pilkada Jakarta untuk transparan dalam menyampaikan laporan dana kampanye. Jika jujur dari awal berkontestasi, maka paslon itu bisa lebih dipercaya ketika menjabat.

"Kalau belum jabat saja enggak transparan gimana nanti pas jabat? Anggaran Jakarta kan besar, harus transparan penggunaannya," pungkasnya.