Laporan Dana Awal Kampanye Paslon Pilkada Jakarta Dianggap Janggal: Nominalnya Tak Masuk Akal!

Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Kamis, 03 Oktober 2024 | 19:14 WIB
Laporan Dana Awal Kampanye Paslon Pilkada Jakarta Dianggap Janggal: Nominalnya Tak Masuk Akal!
(dari kiri ke kanan) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung - Rano Karno, Ridwan Kamil - Suswono dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana menunjukan nomer urut yang didapat saat mengikuti rapat pleno terbuka pengundian nomor urut peserta calon pemilihan kepala daerah di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyetorkan laporan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI. Nominalnya berbeda tiap calon besaran yang jauh berbeda tiap calonnya.

Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono melaporkan dana kampanye sebesar Rp1 miliar. Sementara paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dana kampanyenya sebesar Rp5 juta dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebesar Rp100 juta.

Dari sudut pandang masyarakat, ternyata besaran dana kampanye yang dilaporkan itu dianggap mencurigakan. Salah satunya seperti yang disampaikan karyawan swasta, Dita (28).

Dita menilai laporan dana kampanye itu tidak masuk akal besarannya. Apalagi, untuk pasangan Dharma-Kun dan Pramono-Rano yang angkanya tak menyentuh Rp1 miliar.

(dari kiri ke kanan) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung - Rano Karno, Ridwan Kamil - Suswono dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana saat mengikuti rapat pleno terbuka pengundian nomor urut peserta calon pemilihan kepala daerah di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
(dari kiri ke kanan) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung - Rano Karno, Ridwan Kamil - Suswono dan Dharma Pongrekun - Kun Wardana saat mengikuti rapat pleno terbuka pengundian nomor urut peserta calon pemilihan kepala daerah di KPUD Jakarta, Senin (23/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Bahkan, anggaran Dharma-Kun saja hanya Rp5 juta. Angkanya hampir sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2024 yang sebesar Rp5,06 juta.

"Kurang make sense ya. Kayak Pramono Rano nggak mungkin hanya Rp100 juta apalagi kampanye tiap hari. Pasti butuh biaya besar," ujar Dita kepada Suara.com, Kamis (3/10/2024).

"Apalagi Dharma-Kun, setara UMP Jakarta. Itu kan berarti biaya sebulan satu karyawan Jakarta. Ini Rp5 juta buat kampanye kan enggak masuk akal," jelasnya.

Para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta foto bersama usai membacakan Deklarasi kampamye damai di Kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (24/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta foto bersama usai membacakan Deklarasi kampamye damai di Kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (24/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Meski RK-Suswono melaporkan dana kampanye Rp1 miliar, Dita juga menganggapnya tak wajar. Sebab, pasangan itu didukung oleh 15 partai politik. 

"Kalau logikanya satu partai kasih Rp1 miliar saja sudah Rp10 miliar. Kan dia pasti banyak pemodalnya," jelasnya.

Karyawan swasta lainnya, Bedul (26) mendorong para paslon peserta Pilkada Jakarta untuk transparan dalam menyampaikan laporan dana kampanye. Jika jujur dari awal berkontestasi, maka paslon itu bisa lebih dipercaya ketika menjabat.

"Kalau belum jabat saja enggak transparan gimana nanti pas jabat? Anggaran Jakarta kan besar, harus transparan penggunaannya," pungkasnya. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Asetnya Bikin Melongo, Intip Harta Kekayaan Pramono-Rano yang Disetor ke KPK

Asetnya Bikin Melongo, Intip Harta Kekayaan Pramono-Rano yang Disetor ke KPK

Kotak Suara | Kamis, 03 Oktober 2024 | 15:48 WIB

Ditanya Pilih Normalisasi Seperti Ahok atau Naturalisasi Gaya Anies untuk Benahi Ciliwung, RK: Alami Lebih Bagus

Ditanya Pilih Normalisasi Seperti Ahok atau Naturalisasi Gaya Anies untuk Benahi Ciliwung, RK: Alami Lebih Bagus

News | Kamis, 03 Oktober 2024 | 14:45 WIB

Ngaku Sulit Realisasikan Program DP Rp0 Anies, Pramono Malah Ingin Bangun Hunian di Atas Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Ngaku Sulit Realisasikan Program DP Rp0 Anies, Pramono Malah Ingin Bangun Hunian di Atas Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Kotak Suara | Kamis, 03 Oktober 2024 | 14:14 WIB

Siapkan Mental Hadapi Debat Pertama Pilkada Jakarta, RK: Semoga Tak Demam Panggung

Siapkan Mental Hadapi Debat Pertama Pilkada Jakarta, RK: Semoga Tak Demam Panggung

Kotak Suara | Rabu, 02 Oktober 2024 | 18:18 WIB

Terkini

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

News | Sabtu, 25 April 2026 | 00:02 WIB

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:59 WIB

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:55 WIB

UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial

UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:00 WIB

Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana

Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana

News | Jum'at, 24 April 2026 | 22:10 WIB

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi

News | Jum'at, 24 April 2026 | 21:17 WIB

AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional

AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional

News | Jum'at, 24 April 2026 | 21:11 WIB

Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat

Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat

News | Jum'at, 24 April 2026 | 20:58 WIB

Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP

Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP

News | Jum'at, 24 April 2026 | 20:55 WIB

Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April

Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April

News | Jum'at, 24 April 2026 | 20:40 WIB