Suara.com - Menjelang Pemilihan Presiden AS pada November mendatang, kekayaan para kandidat jadi sorotan, terlebih Donald Trump. Ia kembali menjadi sorotan, terutama setelah pengadilan memutuskan bahwa selama bertahun-tahun Trump telah melebih-lebihkan nilai asetnya.
Salah satu tuduhan adalah bahwa Trump pernah melebih-lebihkan kekayaannya hingga $3,6 miliar (sekitar Rp56 triliun).
Sebagai mantan pengusaha properti, Trump memiliki portofolio yang mencakup 18 klub golf dan properti di Mar-a-Lago. Letitia James, Jaksa Agung New York, mengajukan kasus perdata terkait dugaan melebih-lebihkan nilai asetnya.
Terlepas dari kontroversi ini, Trump tetap dikenal sebagai seorang miliarder, dengan perkiraan kekayaan bersih sekitar $4 miliar (sekitar Rp62 triliun) pada Oktober.
Pendapatan Trump berasal dari beberapa sumber, seperti klub golf yang menghasilkan puluhan juta dolar setiap tahun. Resor mewahnya, Mar-a-Lago, misalnya, menyumbang lebih dari $56 juta (sekitar Rp867 miliar) tahun lalu.
Meski demikian, laporan keuangan Trump tidak memberikan gambaran jelas terkait utang atau kerugian yang dia alami.
Selain itu, Trump dibebani biaya hukum besar, termasuk denda $454 juta (sekitar Rp7 triliun) terkait kasus penipuan asetnya. Trump juga menghadapi kasus pidana lain, termasuk terkait kerusuhan 6 Januari dan dugaan upaya membatalkan hasil Pemilu 2020 di Georgia.
Meskipun begitu, Trump tetap menjadi salah satu figur paling kaya dan berpengaruh di Amerika, baik dalam dunia bisnis maupun politik. Kekayaannya yang sangat besar menjadi salah satu sorotan penting dalam Pemilu Presiden mendatang.
Selain Trump, kekayaan kandidat lain seperti Wakil Presiden Kamala Harris juga mendapat perhatian. Harris memiliki kekayaan bersih sekitar $8 juta (sekitar Rp124 miliar), bersama suaminya Doug Emhoff, dengan beberapa properti dan investasi di kota-kota besar di AS.
Baca Juga: Ibu Elon Musk Bikin Geger di X Gara-gara Cuitannya soal Pemilu AS
Dengan berbagai latar belakang kekayaan yang dipertanyakan, para kandidat Pemilu 2024 menghadapi pengawasan ketat dari publik, dan faktor ekonomi mereka mungkin mempengaruhi pilihan pemilih pada November mendatang.
